- Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak dengan suku bunga rendah dan harga terjangkau.
- Sebanyak 11.111 unit rumah subsidi telah dibangun melalui dukungan pembiayaan FLPP yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian terjangkau.
- Pemerintah terus memperkuat dukungan pembiayaan perumahan jangka panjang bagi kelompok berpenghasilan rendah melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp1,39 triliun hingga akhir Agustus 2026.
Realisasi pembiayaan tersebut mendukung pembangunan sebanyak 11.111 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Sulsel.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel, Hari Utomo, mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Agustus 2026 sudah dibangun 11.111 unit rumah dengan penyaluran Rp1,39 triliun,” kata Hari Utomo, belum lama ini.
Menurut Hari, FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menyediakan akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Program ini sekaligus menjawab keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh pembiayaan perumahan melalui lembaga keuangan formal.
Hari menjelaskan, pembiayaan perumahan dengan skema subsidi menjadi penting mengingat kebutuhan hunian masyarakat terus memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dan berjangka panjang.
Selain memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah, program FLPP juga dinilai memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah, terutama melalui aktivitas pembangunan perumahan.
“Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau,” katanya.
Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran FLPP sebesar Rp1,39 triliun tersebut tidak hanya mencerminkan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di Sulsel.
Sebab, sambung dia, pembangunan rumah subsidi memiliki keterkaitan dengan sejumlah sektor usaha, khususnya konstruksi, penyediaan material bangunan, hingga jasa pendukung pembangunan perumahan.
Dalam pelaksanaannya, program FLPP melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (*)
