Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, mayoritas penyaluran KUR tersebut masih difokuskan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Porsinya mencapai 67,18% dari total KUR yang telah disalurkan.

“Mayoritas penyaluran KUR BRI diarahkan ke sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor riil,” ujar Akhmad dalam keterangan resmi, Selasa (17/6/2026).

Dari sisi sektor usaha, pertanian menjadi penyerap terbesar KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 35,91 triliun. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus peningkatan produktivitas petani di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, fokus penyaluran KUR ke sektor produktif sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong kewirausahaan, serta memperluas pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Penyaluran yang diarahkan ke sektor produktif, khususnya pertanian, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah,” katanya.

BBRI Chart by TradingView BRI mencatat, secara kumulatif sejak 2015 hingga Mei 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi BRI dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat inklusi keuangan. Melalui program KUR, BRI berharap dapat terus mendukung pertumbuhan usaha rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.(*)

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Barru, Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, para Staf Ahli, Asisten, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian lingkup Setda, camat se-Kabupaten Barru, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahannya, Bupati Barru menegaskan bahwa Perubahan RKPD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi, penajaman, dan penyempurnaan arah pembangunan daerah. Kita harus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Menurutnya, penyusunan Perubahan RKPD harus berpijak pada evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan. Program yang terbukti berhasil perlu dilanjutkan dan diperkuat, sementara yang kurang efektif harus diperbaiki atau dihentikan.

Bupati juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah mengharuskan pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Tidak boleh ada kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina Kartika Sari menyoroti sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan Kabupaten Barru, seperti kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati memberikan sebelas arahan strategis kepada seluruh perangkat daerah. Di antaranya perencanaan berbasis evaluasi kinerja, penajaman prioritas melalui prinsip money follows priority program, fokus pada program yang berdampak tinggi, penguatan sektor unggulan daerah, sinkronisasi dengan Program Strategis Nasional, hingga penguatan perencanaan berbasis data.

Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

“Permasalahan daerah tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego sektoral, perkuat sinergi antar OPD, kecamatan, dan desa agar hasil pembangunan semakin optimal,” pesannya.

Selain itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi meski dalam keterbatasan anggaran, memanfaatkan teknologi, serta membangun kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan sungguh-sungguh, berbasis data, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita tidak lagi bekerja seperti biasa. Kita harus bekerja lebih fokus, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab. Perubahan RKPD dan Renja Tahun 2026 harus menghasilkan program yang lebih tajam, lebih efektif, dan lebih berdampak demi mewujudkan Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat,” pungkasnya.

Kegiatan Kick Off ini menjadi langkah awal dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Barru.(*)

Usai melaksanakan donor darah di Markas PMI Kabupaten Barru, Senin (17/6/2026), ia mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan aktif mendonorkan darah secara rutin dengan memberikan contoh langsung di tengah masyarakat.

“Saya ingin memberikan contoh bahwa setetes darah itu sangat berarti, khususnya untuk memberikan semangat kepada masyarakat agar rajin mendonor,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kesadaran pribadinya sebagai pendonor dengan golongan darah AB+ yang tergolong langka. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam menjaga komitmen donor darah sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.

“Saya harus berkomitmen untuk tepat waktu mendonorkan darah, karena darah saya termasuk yang langka,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap setiap tetes darah yang disumbangkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi penguat solidaritas sosial di Kabupaten Barru.

Usai mendonorkan darah, Bupati Barru juga mengaku merasakan kebahagiaan tersendiri.

“Alhamdulillah saya tambah happy setelah donor darah. Niatnya untuk kemanusiaan, jadi tidak ada rasa pusing, justru merasa lebih ringan,” tuturnya, sembari mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tubuh setelah donor.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Barru, Muhammad Yulianto Badwi, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan kemanusiaan yang perlu terus digalakkan, terlebih dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh setiap 14 Juni.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pendonor dan relawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, serta berkontribusi dalam menjaga ketersediaan stok darah di Kabupaten Barru.

“Lebih peduli sesama, untuk kemanusiaan, dalam hal ini penggalangan donor darah menjadi salah satu wujud nyata aksi kemanusiaan yang sangat dibutuhkan,” ungkapnya, seraya menegaskan pentingnya keberlanjutan kegiatan donor darah dengan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, PMI Kabupaten Barru berhasil mengumpulkan 35 kantong darah. Selain itu, PMI bersama UTD RSUD Lapatarai Kabupaten Barru juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pendonor sebagai bentuk pelayanan tambahan. (Humas Barru)

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Barru, Ketua Pengadilan Negeri, Setda, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, Kepala BPN Barru, Kepala BPS Barru, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji, Kepala Rutan Kelas IIB Barru.

Danpos TNI AL Kabupaten Barru, Direktur RSUD La Patarai, Branch Manager PT Taspen Kantor Cabang Makassar, Pimpinan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pangkep, Kepala BKPSDM,Kab.Barru, para pejabat administrator, camat, serta seluruh ASN dan PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.

Dalam amanatnya, Bupati Barru menegaskan pentingnya evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah seiring dengan berakhirnya triwulan kedua Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan benar-benar efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita harus melihat capaian program berdasarkan data dan hasil yang terukur. Dari situ kita dapat mengetahui program yang berhasil, yang perlu diperbaiki, bahkan yang harus dihentikan apabila tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah masih terbatas sehingga seluruh perangkat daerah harus mampu menetapkan prioritas pembangunan secara tepat melalui prinsip money follows priority program.

Ia meminta agar kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti belanja seremonial dan perjalanan dinas yang kurang produktif, dapat diminimalisasi.
Menurutnya, fokus pembangunan Kabupaten Barru harus diarahkan pada upaya penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Permasalahan kemiskinan dan stunting harus diidentifikasi secara komprehensif hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah-langkah yang kita lakukan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Andi Ina juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan sinkronisasi program dengan kebijakan strategis pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna membuka peluang pendanaan yang lebih besar bagi daerah.

Ia mengungkapkan optimismenya terhadap peluang masuknya anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru.
“Insya Allah tahun 2026 Kabupaten Barru akan memperoleh bantuan Inpres Jalan Desa sebesar Rp100 miliar. Tahun 2025 kita mendapatkan kurang lebih Rp50 miliar, dan tahun ini kita terus berupaya agar alokasi tersebut meningkat demi percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya yang disambut antusias peserta upacara.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan inovasi daerah. Ia mengajak seluruh aparatur untuk bertransformasi menjadi sistem pemerintahan yang adaptif, tangguh, dan responsif terhadap berbagai perubahan serta tantangan pembangunan.

Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh program pembangunan dilaksanakan secara tepat sasaran dengan menggunakan pendekatan by name by address serta mengoptimalkan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berbagai data sektoral lainnya.
“Kita tidak boleh lagi menyusun program tanpa dasar data yang jelas. Setiap kebijakan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan DPRD, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Barru atas sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Barru dalam membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, melalui berbagai upaya dan kolaborasi yang terjalin, Kabupaten Barru berpeluang memperoleh dukungan dari Kementerian Pariwisata berupa pembangunan infrastruktur pada kawasan-kawasan wisata yang ada di daerah kita,” katanya.

Pada bagian akhir amanatnya, Bupati Barru memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya disiplin aparatur sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu atau mengenakan seragam dengan rapi. Disiplin adalah cerminan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Visi besar Kabupaten Barru tidak akan terwujud tanpa kedisiplinan yang tinggi dari seluruh ASN,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan ASN, termasuk memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap diberikan tanpa pengurangan. Namun demikian, pemberian TPP akan tetap mengacu pada tingkat kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.

“TPP diberikan kepada yang berhak. Jika ingin mendapatkan TPP secara penuh, maka tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja. Ini adalah bentuk keadilan bagi ASN yang bekerja secara optimal dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Barru menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barru yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2026. Selain itu juga dilakukan penyerahan manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.
“Terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi ASN. Insya Allah seluruh pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tutupnya.

Dengan semangat Hari Kesadaran Nasional, Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus bekerja secara terarah, terukur, dan berdampak demi mewujudkan Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, dan Barru Sejahtera Lebih Cepat.

Kinerja yang solid mampu mendorong pertumbuhan asset BSI mencapai Rp452 Triliun tumbuh 12,17% year on year. Selain ditopang oleh dana murah dan pembiayaan yang sehat, kinerja Perseroan solid didorong bisnis di Indonesia dan mancanegara.

BSI semakin agresif memantapkan posisinya sebagai bank syariah terbesar untuk ekspansi menembus pangsa Internasional. Sejak 2022 lalu BSI telah memiliki Kantor Cabang di Dubai, UAE. Langkah ini menjadi awalan Perseroan menembus pangsa pasar global terutama di kawasan Timur Tengah.

“Melihat potensi bisnis yang masih sangat besar di pasar UAE dan Timur Tengah, kami optimis pertumbuhan bisnis Kantor Cabang Layanan Luar Negeri BSI Dubai dapat terus tumbuh positif di tahun ini,” ujar Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha.

Firman menambahkan terlebih saat ini Timur Tengah menjadi jalur international hub banyak perusahaan-perusahaan Indonesia (Indonesian Related) dan internasional yang memiliki perwakilan di Dubai.”Sehingga hadirnya BSI di Dubai diharapkan dapat menjadi jembatan untuk layanan keuangan dan memperkuat kerjasama ekspor-impor dengan berbagai perusahaan di Indonesia,” pungkasnya.

Kinerja Kantor Cabang Luar Negeri Dubai tumbuh solid dan sustain. Hingga April 2026, pertumbuhan aset BSI Dubai secara year on year tumbuh sebesar 80%, didominasi dari Corporate Financing. Selain Financing, BSI Dubai juga memfasilitasi dan memberikan layanan treasury, trade finance dan documentary collection bagi para eksportir/ importir yang mempunyai transaksi dengan negara UAE ke Indonesia atau sebaliknya.

Untuk menjangkau wilayah Timur Tengah yang lebih luas, terlebih Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini Bank Syariah Indonesia tengah mempersiapkan pembukaan cabang di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah untuk menggarap ekosistem halal termasuk ekosistem haji dan umroh.

Terlebih Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memberikan kontribusi besar terhadap kunjungan jemaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Setiap tahun Indonesia mengirim jemaah haji, rata-rata sekitar 203 ribu orang dan sekitar 170 ribu jemaah atau 83% merupakan jemaah haji yang berasal dari BSI.
Dari sisi jamaah umroh sesuai dengan data Siskopatuh tahun 2025 tercatat 1,6 juta jemaah di seluruh Indonesia dan sebesar 84% melalui BSI.

“BSI hadir di pangsa pasar Internasional untuk menjadi mitra strategis yang akan membuka jalan bagi penetrasi layanan syariah di Timur Tengah. Baik B2B maupun B2C dan jembatan yang menghubungkan pelaku usaha nasional dengan rantai pasok global,” tutup Firman.(*)

Hal tersebut disampaikan dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana menekankan pentingnya menjaga semangat pengawasan pemilu sebagai amanah negara yang harus dijalankan secara konsisten, tanpa bergantung pada dinamika anggaran.

“Refleksi semangat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu sebagai amanat undang-undang harus dilakukan secara konsisten, serta tidak terkooptasi dengan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, masa non tahapan bukan berarti aktivitas penguatan demokrasi berhenti. Sebaliknya, periode tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan kelembagaan dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya pengawasan pemilu secara partisipatif.

“Di masa non tahapan ini, kita perlu memperkuat konsolidasi demokrasi dengan jaringan dan kemampuan kita berinteraksi dengan masyarakat, mendorong semangat volunteeri,” katanya.

Ana Rusli menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, Bawaslu diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi.

“Konsolidasi demokrasi ini harus tetap dijalankan untuk memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi Selatan untuk menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian, profesionalitas.(*)

Selain itu, bank pertama murni syariah di Indonesia ini juga memperbanyak jumlah merchant untuk menerima pembayaran bagi pelaku usaha.

Direktur PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan jumlah transaksi via QRIS per Mei 2026 tercatat tumbuh 74,87% secara year on year (yoy). Lonjakan tersebut diikuti dengan kenaikan volume transaksi pada periode yang sama yaitu sebesar 58,12% (yoy).

“Pembayaran digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kami terus mengoptimalkan Muamalat DIN, sekaligus melakukan penetrasi dan akuisisi merchant. Kolaborasi dengan merchant merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan adopsi digital dalam sistem pembayaran menggunakan QRIS,” ujar Ricky.

Meningkatnya transaksi QRIS Muamalat sejalan dengan upaya akuisisi merchant yang meningkat lebih dari tiga kali lipat per Mei 2026. Untuk diketahui, QRIS acquiring Muamalat pertama kali diluncurkan pada Januari 2022. Layanan ini ditawarkan kepada nasabah yang memiliki usaha termasuk segmen UMKM dan memenuhi syarat sebagai merchant QRIS.

Menurut Ricky, ekosistem QRIS Bank Muamalat semakin kokoh dengan terus bertambahnya jaringan merchant. Pendekatan berbasis ekosistem ini dinilai efektif karena dapat mendorong penggunaan secara langsung dalam aktivitas sehari-hari, setelah dilakukannya proses literasi.

“Sesuai data internal kami, sebaran merchant tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, melainkan sudah meluas ke berbagai wilayah di Tanah Air. Tren ini mencerminkan perluasan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang lebih inklusif secara geografis di seluruh kepulauan,” ujarnya.

Pertumbuhan yang menjanjikan dalam transaksi QRIS ini menjadi bukti konkret keberhasilan strategi digitalisasi yang diterapkan Bank Muamalat. Transformasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan serta menciptakan ekosistem transaksi yang efisien dan inklusif, tetapi juga memperkuat posisi kompetitif Bank Muamalat dalam industri perbankan syariah nasional.

“Dengan inovasi digital yang tetap berpijak pada nilai syariah, Bank Muamalat terus berkomitmen menghadirkan kemudahan transaksi yang modern, aman, dan penuh keberkahan,” pungkas Ricky.(*)

Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan pada dasarnya akan sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian.

Menurutnya, BCA saat ini tetap fokus pada fundamental bisnis dan menjaga kualitas pertumbuhan kredit melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin. “Pada prinsipnya, pertumbuhan kredit akan sejalan dengan kondisi perekonomian. BCA berfokus pada fundamental bisnis perseroan serta tetap mengambil langkah yang prudent dalam menghadapi dinamika saat ini,” ujar Hera.

Hingga Maret 2026, total kredit yang disalurkan BCA mencapai Rp 994 triliun. Penyaluran kredit tersebut dilakukan ke berbagai segmen dan sektor usaha dengan tetap mempertimbangkan kualitas debitur dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun kebijakan.

Hera menjelaskan, BCA secara konsisten melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, termasuk risiko konsentrasi portofolio pada sektor maupun debitur tertentu. BCA juga terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan debitur yang bisnisnya berpotensi terdampak perubahan kondisi ekonomi.

Selain itu, perseroan rutin melakukan evaluasi terhadap prospek berbagai sektor industri untuk menentukan strategi pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko masing-masing sektor. “BCA melakukan monitoring risiko konsentrasi kredit, termasuk penggunaan limit kredit dan kualitas portofolionya, serta melakukan evaluasi sektor industri berdasarkan prospek usaha dan tingkat risiko,” katanya.

Untuk menjaga kualitas aset, BCA juga mengandalkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) guna mendeteksi potensi penurunan kualitas debitur sejak awal. BBCA Chart by TradingView Melalui sistem tersebut, bank dapat mengambil langkah mitigasi lebih cepat sehingga risiko kredit bermasalah dapat ditekan.

Selain itu, BCA secara rutin melakukan stress test guna mengukur ketahanan portofolio kredit terhadap berbagai skenario risiko ekonomi maupun bisnis. Dari sisi pencadangan, BCA menilai posisi cadangan kerugian kredit masih berada pada level yang solid. Hingga kuartal I-2026, rasio pencadangan loan at risk (LAR) tercatat sebesar 69,7%. Sementara itu, rasio pencadangan terhadap kredit bermasalah atau NPL coverage mencapai 174,6%.

“Pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi dan bisnis debitur,” ujar Hera.

Dengan kualitas aset yang tetap terjaga dan pencadangan yang kuat, BCA optimistis mampu menjaga pertumbuhan kredit yang sehat sekaligus mempertahankan profil risiko yang terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.(bs)

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa kolaborasi dengan UNAIR bukan sekadar hubungan perbankan konvensional, melainkan kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada nilai tambah bagi seluruh civitas akademika.

“Indonesia memiliki lebih dari 2.800 perguruan tinggi yang menjadi pusat pengembangan talenta dan inovasi nasional. Dengan lebih dari 44.000 mahasiswa serta lebih dari 2.100 dosen dan tenaga pendidik, UNAIR adalah ekosistem besar yang memiliki multiplier effect signifikan bagi perekonomian dan pengembangan SDM nasional,” ujar Nixon.

Dalam kerangka kerja sama ini, BTN akan menghadirkan dukungan layanan perbankan yang menyeluruh bagi institusi, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Sebagai langkah nyata, BTN berencana membuka outlet di kawasan kampus UNAIR untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan, mulai dari transaksi, pendanaan, hingga solusi digital banking yang terintegrasi.

Lebih jauh lagi, kemitraan ini mencakup pengembangan ekosistem kampus yang modern dan inklusif. BTN dan UNAIR sepakat untuk memperluas kolaborasi ke berbagai lini strategis, meliputi pengembangan SDM, riset bersama, dukungan sarana pendidikan, hingga program pemberdayaan masyarakat yang berdampak luas. Kehadiran BTN diharapkan dapat mendukung aktivitas pendidikan dan penelitian di UNAIR agar lebih efisien dan terdigitalisasi.

Melengkapi agenda tersebut, Nixon LP Napitupulu memberikan kuliah umum bertema “Financial Glow Up for Gen Z” kepada para mahasiswa UNAIR. Ia menyoroti tantangan besar bagi Gen Z, kelompok demografi terbesar di Indonesia (24,93% populasi), di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Nixon memaparkan bahwa 64% Gen Z Indonesia saat ini mengalami stres finansial. Kondisi ini memicu fenomena doom spending—belanja impulsif karena pesimisme terhadap masa depan—yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup (53%), keinginan merasa lebih baik (35%), dan utang impulsif (32%).

Dalam paparannya, Nixon menekankan bahwa manajemen keuangan yang sehat menuntut perubahan pola pikir mendasar. Menurutnya, alokasi untuk tabungan dan investasi harus diposisikan sebagai kewajiban yang disisihkan di awal, bukan sisa dari pengeluaran konsumtif.

Ia juga mengarahkan mahasiswa untuk menetapkan tujuan keuangan berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang) serta pentingnya membangun dana darurat yang likuid dengan target ideal 3 hingga 12 kali pengeluaran bulanan.

Terkait penggunaan instrumen utang, Nixon mengingatkan peserta untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, memastikan pinjaman hanya digunakan untuk kegiatan produktif, serta tidak memaksakan kemampuan bayar.

“Gen Z sangat dipengaruhi influencer finansial, padahal hanya 28% yang rutin memverifikasi nasihat tersebut. Saya mengajak Gen Z menerapkan Soft Saving, yaitu tetap menabung namun tetap menyisihkan uang untuk kebahagiaan dan kesehatan mental,” jelas Nixon.

Sebagai solusi nyata atas kebutuhan digital generasi ini, BTN telah menghadirkan SuperApp balé by BTN. Hingga Mei 2026, aplikasi ini telah memiliki 4,22 juta user dengan 51,5 juta transaksi senilai Rp55,45 triliun.

Nasabah balé by BTN sendiri didominasi oleh Milenial (42,4%) dan Gen Z (37,7%), dengan fitur QRIS Payment sebagai transaksi yang paling sering digunakan. Selain itu, BTN juga terus memperluas Digital Store di area high-traffic untuk memberikan digital experience yang efisien bagi generasi muda.

“Melalui literasi keuangan yang baik dan dukungan layanan digital yang inklusif, kita ingin menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek finansial, tetapi juga memiliki daya saing global,” tegas Nixon.(*)

Menurut Muchlasin, pemahaman keuangan yang baik sejak usia sekolah hingga perguruan tinggi menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam merencanakan masa depan. Selain mampu mengelola keuangan secara bijak, generasi muda juga perlu memahami pemanfaatan layanan keuangan digital secara cerdas serta mengenali berbagai risiko kejahatan keuangan yang berkembang di era digital.

“Pemahaman keuangan yang baik sejak usia sekolah hingga perguruan tinggi merupakan bekal penting bagi generasi muda dalam merencanakan masa depan. Selain mampu mengelola keuangan secara bijak, generasi muda juga perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan layanan keuangan digital secara cerdas serta memahami berbagai risiko yang dapat muncul dalam aktivitas keuangan di era digital,” ujar Muchlasin, Rabu (17/6/2026).

Untuk mendukung hal tersebut, OJK Sulselbar memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda di Sulawesi Barat melalui serangkaian kegiatan edukasi keuangan di sejumlah daerah. Program ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam membentuk generasi muda yang mampu mengelola keuangan secara bijak serta memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara aman dan bertanggung jawab.

Edukasi keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko kejahatan keuangan, mulai dari penipuan digital, pinjaman online ilegal hingga investasi ilegal yang kian marak. OJK berharap pemahaman tersebut dapat menjadi benteng bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor keuangan.

Pada 9 Juni 2026, OJK Sulselbar bekerja sama dengan industri perbankan menggelar edukasi keuangan kepada 120 pelajar SMP Negeri 2 Mamuju. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan simbolis rekening Simpanan Pelajar (SimPel) sebagai upaya memperluas akses keuangan di lingkungan pendidikan sekaligus menumbuhkan budaya menabung sejak dini.

Kegiatan serupa kemudian dilaksanakan di SD Inpres Ngapaboa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada 10 Juni 2026 dengan melibatkan 100 siswa sekolah dasar. Melalui metode yang interaktif dan mudah dipahami, para siswa diperkenalkan pada konsep dasar pengelolaan keuangan, pentingnya menabung, serta kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan.

Selanjutnya, pada 11 Juni 2026, OJK Sulselbar menyelenggarakan edukasi keuangan bagi kalangan perguruan tinggi di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kabupaten Majene. Kegiatan yang bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan dan Penyiaran (LPP) Karakter Unsulbar tersebut diikuti 150 civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dengan materi yang mencakup pengelolaan keuangan pribadi, pemanfaatan layanan keuangan secara bijak, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital.

Muchlasin menilai peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, meningkat dibandingkan 56,42% pada 2024. Sementara tingkat literasi keuangan syariah meningkat dari 30,17% pada 2024 menjadi 40,49% pada 2025.

Meski demikian, ia menegaskan upaya edukasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman generasi muda mengenai manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam penggunaan produk serta layanan jasa keuangan semakin meningkat.

Melalui edukasi yang menjangkau 370 pelajar dan mahasiswa di tiga kabupaten di Sulawesi Barat tersebut, OJK berharap lahir generasi yang semakin melek keuangan, memiliki budaya menabung yang kuat, bijak dalam bertransaksi digital, serta mampu menjadi agen literasi keuangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.(*)