Kaki kanan Murniati dilindas truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan muatan penuh menggunakan terpal biru, sehingga tulang dan dagingnya hancur.

Kasatlantas Polresta Gowa, AKP Hasan Fadhlyh mengatakan pihaknya langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan dari warga melalui 110. Kasus ini juga sementara ditangani.

“Sementara dalam penaganan lakalantas, untuk kendaraannya juga sudah kami amankan di Mako,” kata AKP Hasan saat dihubungi awak media pada Jumat (18/09/2026).

AKP Hasan telah menjenguk korban di RS PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar. Ia prihatin dan berharap korban bisa segera pulih.

“Semoga dengan percepatan penanganan ini, bisa normal kembali,” ujarnya.

Murni saat ini tengah mendapatkan penangan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismuh Makassar. Ia juga telah menjalani operasi jari kaki.

Keluarga korban, Dg Paja mengatakan kaki korban saat ini sangat parah. Tulangnya hancur karena dilindas truk dengan muatan penuh.

“Saat ini, kaki korban dipasangi besi agar jari-jari kakinya tetap terbentuk. Semoga besok saraf jarinya bisa digerakkan, sehingga kondisinya Kembali normal,” jelasnya.

Sejatinya, truk yang terlibat kecelakaan ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14 Poin C, yakni kendaraan pengangkut material tambang/galian Golongan C dilarang beroperasi mulai pukul 17.00 WITA sampai pukul 06.00 WITA.

Kecelakaan yang melibatkan truk di Kabupaten Gowa bukan kali pertama terjadi. Keberadaan truk dengan muatan berat yang melintas di jalan umum, terutama pada jam-jam padat aktivitas masyarakat, dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Peristiwa yang menimpa Murniati kembali menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap operasional kendaraan angkutan material perlu diperketat. Apalagi, dalam kasus ini, kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.08 WITA, sementara Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2019 mengatur larangan operasional kendaraan pengangkut material tambang/galian Golongan C pada pukul 17.00 WITA hingga 06.00 WITA.

Karena itu, diperlukan ketegasan dari Satlantas Polresta Gowa bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa untuk memastikan aturan jam operasional tersebut benar-benar dipatuhi. Pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar penting dilakukan untuk mencegah kecelakaan serupa kembali terjadi.

Keselamatan pengguna jalan semestinya menjadi prioritas. Jangan sampai aturan baru benar-benar ditegakkan setelah kembali ada korban yang mengalami luka berat atau bahkan kehilangan nyawa akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan berat.(*)

Prabowo melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pergantian ini menjadi sorotan karena Purbaya baru sekitar satu tahun menduduki kursi bendahara negara. Ia sebelumnya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dengan masuknya Suahasil, posisi Menkeu di era pemerintahan Prabowo kini sudah mengalami tiga kali pergantian.

Suahasil bukan wajah baru di Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Ia pertama kali menduduki posisi tersebut pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tetap bertahan ketika Prabowo memimpin pemerintahan.

Pengalaman Suahasil di bidang fiskal juga cukup panjang. Ia sebelumnya pernah dipercaya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebelum kemudian menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Pergantian Mendadak

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan berlangsung ketika isu reshuffle Kabinet Merah Putih menguat pada Senin siang.

Purbaya pada hari yang sama dilaporkan tidak melanjutkan kehadirannya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada waktu hampir bersamaan, Suahasil dipanggil ke Istana Kepresidenan.

Suahasil tiba di Istana sekitar pukul 14.44 WIB. Saat ditanya awak media mengenai kedatangannya, ia hanya mengonfirmasi telah mendapat telepon dari Sekretariat Presiden.

Tak lama berselang, teka-teki tersebut terjawab. Prabowo resmi melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan.

Tantangan Besar Menanti

Masuknya Suahasil ke kursi bendahara negara membawa sejumlah tantangan besar. Kementerian Keuangan menjadi salah satu institusi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus menopang berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo.

Suahasil kini dituntut memastikan kesinambungan kebijakan fiskal, menjaga kredibilitas APBN serta merespons dinamika ekonomi domestik dan global.

Pergantian ini juga menjadi perhatian pasar karena posisi Menteri Keuangan sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan anggaran, penerimaan negara, belanja pemerintah hingga koordinasi fiskal dengan Bank Indonesia.

Dengan rekam jejaknya yang panjang di Kementerian Keuangan, Suahasil diharapkan dapat langsung bekerja tanpa membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pertama Suahasil setelah resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan: apakah melanjutkan arah kebijakan Purbaya atau membawa strategi fiskal baru di bawah kendali Presiden Prabowo.(*)

Sempat berada di ambang kekalahan, Juku Eja akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melalui gol dramatis Luka Cumic pada menit-menit akhir pertandingan.

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (13/9/2026), berjalan sengit sejak awal. Kedua tim tampil agresif dan saling berbalas serangan hingga menghasilkan pertandingan dengan enam gol.

Arema FC sempat berada di posisi yang lebih menguntungkan setelah mencetak tiga gol. PSM harus bekerja keras mengejar ketertinggalan dan menjaga peluang untuk meraih poin di kandang sendiri.

Di tengah tekanan tersebut, Luka Cumic tampil sebagai penyelamat. Penyerang asal Serbia itu mencetak dua gol untuk PSM, salah satunya lahir pada menit-menit akhir pertandingan yang sekaligus mengubah skor menjadi 3-3.

Gol tersebut sontak membangkitkan atmosfer Stadion Gelora BJ Habibie. Para pemain PSM merayakan gol dengan penuh emosional setelah perjuangan panjang untuk mengejar ketertinggalan.

Hasil imbang ini membuat PSM harus puas berbagi satu poin dengan Arema FC. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, comeback dramatis tersebut setidaknya menyelamatkan Juku Eja dari kekalahan pada awal perjalanan mereka di Liga Super Indonesia 2026-2027.

Bagi Cumic, dua gol tersebut menjadi bukti pentingnya peran pemain asing dalam skuad PSM. Brace-nya tidak hanya menjaga asa PSM, tetapi juga menempatkan sang penyerang sebagai sosok yang paling menentukan dalam drama enam gol di Parepare.(*)

Cara kerjanya cukup sederhana. Angka terakhir pada nomor polisi kendaraan harus disesuaikan dengan tanggal saat pengisian BBM. Pada tanggal ganjil, kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor ganjil diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Sebaliknya, pada tanggal genap, giliran kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor genap.

Dengan demikian, 13 September (tanggal ganjil) diperuntukkan bagi kendaraan berpelat angka terakhir ganjil, sedangkan kendaraan dengan angka terakhir genap harus menunggu jadwal berikutnya. Pola tersebut berlaku bergantian mengikuti tanggal.

Aturan tersebut dituangkan melalui surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Nomor 670/2478/DESDM yang ditujukan kepada Executive General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga. Kebijakan ini berlaku di SPBU wilayah Sulsel.

Selain sistem ganjil-genap, Pemprov Sulsel juga menerapkan pembatasan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi yang indikator bahan bakarnya masih berada di atas satu bar. Artinya, kendaraan yang masih memiliki bahan bakar cukup diminta tidak ikut mengantre untuk melakukan pengisian.

Khusus kendaraan angkutan barang atau truk, pengisian BBM subsidi juga diarahkan pada waktu tertentu, yakni malam hari, sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan antrean pada jam pelayanan umum.

Kebijakan ini diterapkan di tengah antrean panjang BBM yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU Sulsel. Pemerintah bersama Pertamina juga memperketat pengawasan setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran, seperti kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, pengisian berulang dalam satu hari, serta penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan pada STNK.

Di sisi lain, Pertamina menyatakan terus memperkuat pasokan dan pelayanan. Tambahan alokasi BBM sekitar 10–15 persen dari rata-rata penyaluran harian telah dilakukan di wilayah yang membutuhkan, disertai pengaturan kendaraan atau marshalling di SPBU dengan antrean padat.

Melalui skema ganjil-genap tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat ditekan, distribusi BBM subsidi lebih tertib, serta penyaluran BBM semakin tepat sasaran. (*)

Delapan petahana yang berhasil mengamankan kursi DPR RI pada Pileg 2024 kini berpotensi menghadapi tantangan dari sejumlah figur dengan modal politik dan jaringan yang tidak kalah kuat. Dapil Sulsel I meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Para petahana tersebut yakni Rudianto Lallo dari NasDem dengan 97.597 suara, Hamka B Kady dari Golkar 119.558 suara, Meity Rahmatia dari PKS 97.783 suara, Azikin Sholtan dari Gerindra 54.667 suara, Ashabul Kahfi dari PAN 92.606 suara, Ridwan Andi Wittiri dari PDIP 80.364 suara, Syamsu Rizal MI dari PKB 48.794 suara, serta Achmad Dg Serre dari NasDem dengan 19.071 suara.

Di tengah kekuatan para petahana, sejumlah nama mulai muncul sebagai penantang potensial. Dari NasDem, ada Andi Rachmatika Dewi alias Cicu. Golkar juga memiliki dua figur yang punya pengalaman panjang di panggung politik Sulsel, yakni Ketua Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Sekretaris Golkar Sulsel Rahman Pina.

Tidak hanya itu, mantan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan juga masuk dalam radar persaingan melalui Partai Demokrat. Kemudian mantan Wali Kota Makassar dua periode Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara PSI berpotensi mengandalkan Ketua DPW Muammar Ferirae Gandi Rusdi untuk memperkuat pertarungan. Ada juga dua Legislator Partai Gerindra DPRD Sulsel, yakni Fadel Muhammad Tauphan Ansar dan Vonny Ameliani Suardi.

Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah, menilai kemunculan para penantang ini membuat pertarungan Sulsel 1 tidak sekadar menjadi kompetisi antarpartai, tetapi juga perang figur. Rekam jejak, jaringan politik, popularitas, mesin partai hingga kemampuan membangun basis suara baru bakal menjadi modal penting.

Apalagi, menurut Asratillah, para figur penantang membawa modal politik yang berbeda. Rachmatika memiliki pengalaman legislatif dan posisi strategis di DPRD Sulsel. IAS memiliki rekam jejak panjang dalam politik Makassar dan Sulsel. Rahman Pina ditopang jaringan Golkar serta pengalaman politik yang cukup panjang.

Sementara Adnan Purichta Ichsan membawa pengalaman sebagai mantan kepala daerah sekaligus basis politik keluarga Ichsan Yasin Limpo. Apalagi, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto yang punya modal sosial dan politik sebagai mantan Wali Kota Makassar dan mantan calon Gubernur Sulsel.

Muammar Ferirae Gandi Rusdi hadir dengan karakter generasi politik yang lebih muda dan masih memiliki ruang luas untuk membangun identitas elektoral. Ada juga dua Legislator Partai Gerindra DPRD Sulsel, yakni Fadel Muhammad Tauphan Ansar dan Vonny Ameliani Suardi.

“Jadi, saya tidak melihat mereka hanya sebagai penantang, tetapi sebagai figur yang berpotensi mengubah keseimbangan kompetisi,” katanya.

Dengan komposisi tersebut, Asratillah, menilai Sulsel I berpotensi menjadi salah satu arena pertarungan paling kompetitif di Sulawesi Selatan. Kompetisi tidak hanya mempertemukan petahana dengan pendatang baru, tetapi juga memperhadapkan kekuatan elektoral yang telah teruji dengan figur yang tengah melakukan ekspansi politik.

“Nama besar saja tidak cukup. Kandidat harus memiliki organisasi, jaringan saksi, sumber daya politik dan kemampuan mengubah popularitas menjadi suara nyata. Karakter politik yang heterogen membuat kandidat dituntut memiliki lebih dari sekadar popularitas,” terang Asratillah.

Lebih jauh, Asratillah mengingatkan delapan petahana tidak bisa menganggap kursi yang telah diraih pada Pemilu 2024 sebagai jaminan untuk kembali lolos pada 2029. Petahana memang memiliki keunggulan berupa popularitas, pengalaman, akses kelembagaan dan jaringan politik.

Namun, seluruh modal tersebut bisa mengalami depresiasi jika tidak diikuti hubungan politik yang kuat dengan konstituen selama lima tahun.

“Dalam politik elektoral, suara pemilu sebelumnya bukan tabungan yang bisa dicairkan pada pemilu berikutnya. Pemilih bisa berubah, preferensi partai bisa berubah dan konfigurasi elite juga bisa berubah,” tegasnya.(*)

PETAHANA
—————-
– Rudianto Lallo – 97.597 (NasDem)
– Hamka B Kady – 119.558 (Golkar)
– Meity Rahmatia – 97.783 (PKS)
– Azikin Sholtan – 54.667 (Gerindra)
– Ashabul Kahfi – 92.606 (PAN)
– Ridwan Andi Wittiri – 80.364 (PDIP)
– Syamsu Rizal MI – 48.794 (PKB)
– Achmad Dg Serre – 19.071 (NasDem)

PENANTANG
—————–
– Andi Rachmatika Dewi (NasDem)
– Ilham Arief Sirajuddin (Golkar)
– Rahman Pina (Golkar)
– Adnan Purichta Ichsan (Demokrat)
– Mohammad Ramdhan Danny Pomanto (PDIP)
– Muammar Ferirae Gandi Rusdi (PSI)
– Vonny Ameliani Suardi (Gerindra)
– Fadel Muhammad Tauphan Ansar (Gerindra)

Hal itu tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang mencapai 56, atau masih berada di atas level 50 yang menjadi batas optimisme. Kondisi tersebut menunjukkan perbankan masih memiliki keyakinan terhadap prospek bisnis sekaligus kemampuan mengelola berbagai risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) menunjukkan industri perbankan masih optimistis terhadap prospek kinerja dan memiliki keyakinan untuk menjaga risiko tetap terkendali.”Survei yang dilaksanakan pada Juli 2026 tersebut melibatkan 99 bank responden yang mewakili 97,91 persen total aset bank umum berdasarkan data Juni 2026,” ungkapnya.

Menurutnya, optimisme perbankan terutama ditopang oleh ekspektasi kinerja yang kuat. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) tercatat 83, menunjukkan keyakinan tinggi bahwa aktivitas bisnis perbankan masih akan berkembang pada triwulan III-2026.

“Responden memperkirakan penyaluran kredit tetap tumbuh seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dan ekspansi kredit melalui pipeline yang telah tersedia,” ujarnya.

Sektor industri pengolahan diperkirakan masih menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan kredit. Pada Juli 2026, kredit ke sektor tersebut tumbuh 16,85 persen secara tahunan (yoy).

Dari sisi risiko, sambung Dian, kondisi perbankan juga dinilai relatif solid. Indeks Persepsi Risiko (IPR) berada di level 57, mencerminkan persepsi positif industri terhadap kemampuan menjaga kualitas kredit, risiko likuiditas, serta posisi devisa.

“Perbankan juga memperkirakan alat likuid dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus tumbuh. Bahkan, pertumbuhan DPK yang diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit dinilai dapat memperkuat net cashflow perbankan,” pungkasnya.

Meski demikian, industri perbankan tetap memasang kewaspadaan tinggi terhadap kondisi global. Seluruh responden bank umum menilai ketidakpastian ekonomi global berpotensi berlangsung dalam jangka panjang dan bahkan dapat disertai pemburukan kondisi ekonomi.

Ekspektasi terhadap kondisi makroekonomi juga masih dipengaruhi oleh dinamika global, terutama potensi peningkatan inflasi dan suku bunga acuan dunia.

OJK menilai, sejauh ini fundamental industri perbankan masih kuat. Pertumbuhan kredit tetap positif, permodalan solid, dan likuiditas memadai sehingga fungsi intermediasi perbankan masih dapat berjalan di tengah tekanan eksternal.

Namun, OJK mengingatkan keberlanjutan kinerja perbankan membutuhkan ekosistem ekonomi yang sehat dan stabil. Dukungan terhadap produktivitas, daya saing, serta stabilitas ekonomi menjadi penting agar perbankan dapat terus menopang pertumbuhan nasional.

Sebagai informasi, SBPO dilaksanakan OJK setiap triwulan untuk memotret arah perekonomian, persepsi risiko, serta kecenderungan bisnis perbankan pada periode berikutnya. IBP menggunakan skala 1–100, dengan nilai di atas 50 menunjukkan optimisme, 50 berarti stabil, dan di bawah 50 menunjukkan pesimisme.

Selain IBP, survei tersebut mencakup tiga subindeks utama, yakni Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR), dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). (*)

Rezza bertemu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja, S.E., S.H., M.Adm.SDA., QRMP., Kamis (10/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena isu pertanahan, legalitas lahan, serta efektivitas komunikasi dengan pemerintah selama ini menjadi bagian penting dalam aktivitas para pengembang.

Dalam pertemuan itu, Aksara memberikan apresiasi terhadap gagasan yang disampaikan Rezza, khususnya terkait upaya membangun komunikasi yang lebih efektif antara stakeholder properti dengan BPN.

“Misi kerja Saudara Rezza sangat tajam dan tepat sasaran. Dia paham betul apa yang dibutuhkan developer saat ini. Visi Rezza untuk menjembatani dan mempermudah komunikasi stakeholder dengan BPN sangat selaras dengan semangat percepatan layanan kami,” ujar Aksara.

Rezza: REI Harus Jadi Jembatan

Bagi Rezza, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Ia melihat komunikasi langsung dengan stakeholder sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem properti yang lebih responsif.

“Ini bagian dari konsolidasi gagasan. Kami ingin memastikan REI ke depan benar-benar menjadi jembatan komunikasi antara anggota, pemerintah, dan seluruh stakeholder,” kata Rezza.

Ia menilai kepastian pertanahan dan legalitas merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis properti.

Karena itu, REI menurut Rezza harus mampu membantu anggotanya memahami sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan dan administrasi.

“Urat nadi developer salah satunya ada pada kepastian legalitas dan pertanahan. Maka komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait harus terus diperkuat,” ujarnya.

Bukan Sekadar Janji

Rezza mengatakan dirinya tidak ingin membawa REI hanya dengan narasi besar tanpa implementasi.

Menurutnya, organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu membuka ruang komunikasi, mempercepat penyelesaian persoalan anggota, sekaligus membangun hubungan kelembagaan yang produktif dengan pemerintah.

“Yang dibutuhkan anggota adalah solusi. Bukan sekadar retorika. Karena itu, kita harus membangun sistem komunikasi dan kolaborasi yang bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Pertemuan Rezza dengan Kepala Kantor Pertanahan Gowa menjadi salah satu bagian dari rangkaian konsolidasi yang dilakukan menjelang pemilihan Ketua REI Sulsel.

Dengan mengusung agenda kolaborasi dan percepatan layanan, Rezza kini semakin aktif memperkenalkan gagasannya kepada berbagai stakeholder.

Kontestasi menuju kursi Ketua REI Sulsel pun dipastikan semakin menarik. Pertanyaannya kini, siapa yang mampu menawarkan gagasan paling konkret dan menerjemahkannya menjadi kerja nyata bagi para pengembang di Sulawesi Selatan?.(*)

Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Pemprov Sulsel meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi di seluruh SPBU wilayah Sulsel.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Dinas ESDM Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tentang Penanganan Antrian Panjang BBM di SPBU Wilayah Sulawesi Selatan. Surat yang ditandatangani Plt Kepala Dinas ESDM Sulsel, Kasman, S.Hut., MM, tersebut ditujukan kepada Executive General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga.

Dalam surat itu disebutkan, penerapan sistem pengisian berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil dan genap dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurai kepadatan antrean di SPBU.

Selain sistem ganjil-genap, Pemprov Sulsel meminta pengisian BBM bagi kendaraan jenis truk dijadwalkan ulang pada malam hari. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam operasional siang yang selama ini turut memperpanjang antrean di SPBU.

“Penjadwalan ulang pengisian kendaraan truck agar pengisian BBM untuk kendaraan jenis truck dialihkan pada malam hari,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Pemprov Sulsel juga meminta adanya pembatasan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi. Pengisian hanya diperbolehkan apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan satu bar ke bawah.

Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya panic buying serta pengisian BBM secara berulang yang berpotensi memperparah antrean di SPBU.
Tak hanya mengatur konsumen, Dinas ESDM Sulsel juga meminta Pertamina menertibkan personel dan nozel di setiap SPBU.

SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozel diminta diberikan sanksi. Jika tidak dilakukan perbaikan, pengoperasian SPBU tersebut dapat diambil alih oleh PT Pertamina dan izin operasionalnya dievaluasi.

“SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozel agar diberikan sanksi. Apabila tidak ada perbaikan, pengoperasian SPBU tersebut diambil alih oleh PT Pertamina dan dilakukan evaluasi izin operasionalnya,” tegas surat tersebut.

Selain itu, Pertamina diminta melakukan sejumlah inovasi untuk mempercepat proses pengisian BBM dan mengurangi antrean. Upaya tersebut meliputi penambahan jam operasional SPBU, pengawasan terhadap SPBU yang telah ditetapkan beroperasi 24 jam, penambahan armada mobil tangki (MT), memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU, hingga penerapan digitalisasi antrean.

Seluruh ketentuan tersebut mulai berlaku 13 September 2026 hingga 20 September 2026. Setelah masa pemberlakuan, kebijakan akan dievaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Pemprov Sulsel berharap langkah tersebut mampu mengurai antrean panjang sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.(*)

“Kuota batu ini sangat mengganggu bukan hanya soal ada hak orang lain yang tidak terpakai, tapi soal mekanisme pemberian informasi kepada para pemiliknya,” ujar Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Maman menjelaskan, persoalan kuota batu berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia di kantor layanan haji tingkat kabupaten/kota. Kondisi tersebut membuat petugas kesulitan melacak dan menghubungi pemilik porsi yang datanya tidak lagi diperbarui.

“SDM yang terbatas, misalnya untuk Kabupaten Bogor itu 40 kecamatan, mereka hanya punya 10 orang, itu sangat tidak mungkin,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKB tersebut mengungkapkan, salah satu opsi yang mengemuka adalah menetapkan status pemilik kuota batu sebagai jemaah yang dianggap tidak berangkat. Apabila di kemudian hari yang bersangkutan kembali mengusulkan pendaftaran, permohonan tersebut tetap dapat diakomodasi sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Maman mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI segera memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di setiap Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) kabupaten/kota. Kebutuhan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang tidak hanya dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur.

Sebagai bagian dari verifikasi data jemaah, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat menempuh sejumlah langkah, di antaranya identifikasi jemaah yang menunda dan yang siap berangkat serta pemutakhiran nomor telepon jemaah agar terhubung dengan layanan pesan instan.

Langkah tersebut menjadi salah satu upaya menekan kuota yang tidak terpakai akibat pemilik porsi tidak dapat dihubungi. “DPR akan mencoba melihat dan memayungi dengan sebuah regulasi agar kuota batu ini tidak mengganggu kelancaran dan juga memberikan hak bagi jemaah haji yang memang sudah siap untuk berangkat,” pungkas maman.

Diketahui, penataan kuota batu menjadi bagian dari upaya Komisi VIII memastikan alokasi keberangkatan haji berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian bagi calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menilai, perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak mengingat informasi BMKG menjadi rujukan penting masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi risiko akibat cuaca dan perubahan iklim.

Menurutnya, penguatan teknologi tidak cukup hanya dengan membeli perangkat baru. Pemeliharaan peralatan yang sudah tersedia juga harus menjadi perhatian agar seluruh sistem dapat bekerja optimal.

“BMKG harus berinovasi lagi. Ada dua hal yang harus kita pikirkan, bagaimana me-maintain atau memelihara alat yang sudah ada dan bagaimana advance technology dari alat itu sendiri ke depan,” ujar Hamka saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Hamka mengatakan, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap peringatan dini cuaca ekstrem dan potensi bencana.

Karena itu, pembaruan perangkat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Teknologi canggih, kata dia, tidak akan maksimal tanpa didukung tenaga yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan mengembangkan sistem tersebut.

“Kami berharap kepada BMKG untuk meningkatkan kualitas layanannya dan kualitas sumber daya manusianya. Selama ini kami melihat sumber daya manusianya cukup andal dan cukup memadai untuk advance technology ke depan,” katanya.

Hamka menegaskan, Komisi V DPR RI siap memberikan dukungan terhadap penguatan BMKG, terutama dalam pemeliharaan perangkat yang telah tersedia serta pengembangan teknologi yang lebih maju.

“Komisi V mem-backup penuh BMKG. Yang pertama tentu pemeliharaan teknologinya, dan kalau memungkinkan ada advance technology selanjutnya,” tegas legislator dari Dapil Sulawesi Selatan I tersebut.

Dari hasil peninjauan, Hamka menilai berbagai program BMKG telah berjalan sesuai arah yang diharapkan. Sejumlah layanan informasi cuaca dan meteorologi juga dinilai terus mengalami kemajuan dan telah mengacu pada standar internasional.

Penguatan teknologi dan SDM diharapkan membuat BMKG semakin mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan presisi, sehingga masyarakat maupun pemerintah dapat mengambil langkah lebih dini dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan bencana.(*)