RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Partai Buruh tengah diterpa gejolak internal setelah Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli memutuskan mengundurkan diri dari partai.
Ferri bahkan mengklaim sekitar 1,3 juta anggota Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) ikut meninggalkan Partai Buruh karena adanya perbedaan pandangan terkait arah perjuangan partai.
Ferri menyebut keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi yang panjang. Menurutnya, terdapat perbedaan pandangan, sikap, dan arah perjuangan yang semakin mendasar di internal partai.
Gejolak itu terjadi tidak lama setelah Presiden Partai Buruh Said Iqbal dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Meski demikian, Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, memastikan kondisi Partai Buruh di Sulsel tetap solid dan tidak terpengaruh oleh pengunduran diri Ferri Nuzarli. “Kalau terkait Partai Buruh di Sulsel, dari awal kami masih solid dan tidak ada yang terpengaruh. Karena di Sulsel, KSPSI AGN memang tidak ikut bergabung di Partai Buruh,” kata Akhmad, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, klaim mengenai hengkangnya 1,3 juta anggota ORI juga tidak berdampak terhadap kekuatan Partai Buruh di Sulawesi Selatan. “Isu mengenai keluarnya anggota dengan jumlah yang diklaim itu saya kira tidak benar. Kami di 24 kabupaten/kota di Sulsel tetap solid dan tidak terpengaruh dengan mundurnya Sekjen Partai Buruh yang memang berasal dari KSPSI AGN,” ujarnya.
Akhmad menjelaskan bahwa ORI hanya merupakan satu dari sebelas organisasi pendiri Partai Buruh. Karena itu, ia menilai mundurnya Ferri bersama ORI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi partai, baik di tingkat nasional maupun di Sulawesi Selatan.
Sebaliknya, Akhmad mengaku Partai Buruh Sulsel justru sedang memperluas struktur organisasi dengan merangkul berbagai kelompok masyarakat.”Kami di Sulsel saat ini justru sedang melakukan perluasan struktur dan memperluas organisasi. Mulai banyak kawan-kawan dari kalangan buruh, masyarakat miskin kota, nelayan hingga petani yang bergabung,” katanya.
Terkait bergabungnya Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden, Akhmad menilai langkah tersebut justru menjadi peluang bagi perjuangan kaum buruh.”Sedikit banyak tentu bisa memengaruhi kebijakan-kebijakan sektor perburuhan di dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengatakan salah satu agenda utama yang diperjuangkan Partai Buruh adalah pembatasan praktik outsourcing. Menurutnya, sistem outsourcing selama ini telah merugikan pekerja karena mudah diberhentikan tanpa kepastian kerja.
“Perjuangan awal yang ingin dilakukan Presiden Partai Buruh adalah menghilangkan outsourcing, atau minimal mengembalikan pengaturannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang hanya memperbolehkan outsourcing pada sektor penunjang seperti jasa keamanan, pengemudi, dan cleaning service,” katanya.
Akhmad menegaskan konsep yang diperjuangkan Partai Buruh bukan mengalihdayakan pekerja, melainkan pekerjaan tertentu yang bersifat penunjang. “Outsourcing itu adalah bentuk perbudakan modern. Orang bisa bekerja satu minggu, satu bulan atau dua bulan, lalu sewaktu-waktu bisa diberhentikan begitu saja. Karena itu, ini menjadi salah satu perjuangan utama Partai Buruh,” pungkasnya. (*)
