RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mizar Roem, mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mulai mempersiapkan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 secara lebih matang dan tepat waktu.
Meski rapat paripurna membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Mizar Roem menilai momentum tersebut penting untuk mengingatkan kesiapan tahapan penganggaran tahun berikutnya karena saat ini telah memasuki bulan Juli.
“Saya tidak membahas tahun 2024, 2025 ataupun 2026, tetapi saya membahas tahun 2027 karena sekarang sudah memasuki bulan Juli dan tahapan KUA-PPAS sudah mulai berjalan,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.
Ia meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, untuk mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran lebih awal sehingga tidak lagi disampaikan mendekati atau saat pembahasan berlangsung.
“Jangan sampai dokumen baru diberikan ketika pembahasan sudah berjalan. Kami berharap seluruh dokumen dapat disampaikan lebih awal agar proses pembahasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal,” katanya.
Menurut Mizar, selama ini keterlambatan penyampaian dokumen sering kali dikaitkan dengan kondisi fiskal daerah. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi alasan yang menghambat kelancaran proses pembahasan anggaran di DPRD.
Selain itu, Mizar Roem juga mengapresiasi berbagai program pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Namun demikian, ia berharap perhatian pemerintah provinsi juga diarahkan pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan.
Menurutnya, selain pembangunan jalan dan irigasi, pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan pembangunan jalan tani guna mendukung aktivitas kelompok tani dan distribusi hasil pertanian masyarakat.
“Kalau jalan umum dan irigasi sudah berjalan, kami berharap pemerintah provinsi juga dapat menghadirkan program pembangunan jalan tani agar aktivitas petani semakin terbantu dan ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih baik,” ujarnya.
Mizar menilai pertumbuhan ekonomi daerah sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan.
Selain sektor pertanian, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, terutama dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan kesehatan nasional dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin baik.
Di akhir penyampaiannya, Mizar kembali mengingatkan pentingnya kesiapan OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menghadapi tahapan pembahasan anggaran yang menurut jadwal telah dimulai pada pekan kedua bulan Juli 2026.(*)
