- Demokrat Sulsel bersama Kesbangpol membekali pelajar dengan pemahaman politik dan demokrasi sejak dini.
- Ni’matullah: Politik melekat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya soal pemilu dan partai.
- Pelajar didorong kritis menyikapi informasi politik di tengah derasnya arus media sosial.
- Demokrat Sulsel targetkan pendidikan politik menyasar sedikitnya 30 SMA setiap tahun.
RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel menggelar pendidikan politik bagi pelajar SMA/SMK sederajat di Hotel Claro Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan Indikator Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan, sekaligus mendorong generasi muda memahami politik dan demokrasi sejak dini.
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah, mengatakan kegiatan pendidikan politik bagi pelajar tersebut sudah memasuki tahun kedua. Demokrat juga melengkapinya dengan berbagai kegiatan untuk mengembangkan potensi generasi muda, seperti lomba pidato politik, orasi, baca puisi, hingga penulisan esai.
“Ini sudah memasuki tahun kedua kami melaksanakan pendidikan politik untuk anak-anak SMA. Di samping itu, kami juga mendorong berbagai kegiatan seperti lomba pidato politik, lomba orasi, lomba baca puisi, dan sebagainya,” kata Ni’matullah.
Menurutnya, pendidikan politik penting diberikan sejak usia sekolah karena politik memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ni’matullah menjelaskan, politik tidak sekadar berkaitan dengan pemilu atau partai politik. Menurut dia, politik juga menyangkut bagaimana kekuasaan dikelola dan bagaimana keadilan didistribusikan.
“Politik sebenarnya sangat melekat dalam kehidupan kita semua. Karena itu, sejak dini kami ingin memberikan perspektif yang positif mengenai politik,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan pendidikan sebagai salah satu bentuk keputusan politik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Apakah kita harus membayar SPP dengan mahal atau pendidikan digratiskan, itu semua merupakan bagian dari keputusan politik. Karena itu, hal seperti ini perlu dipahami sejak dini,” katanya.
Ni’matullah menegaskan, Demokrat tidak ingin hadir di tengah masyarakat hanya ketika momentum pemilu atau kampanye. Menurutnya, partai politik juga memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan dan pemahaman politik secara berkelanjutan.
“Kami tidak mencari Anda hanya saat kampanye. Pada intinya, Partai Demokrat akan selalu hadir memberikan pendidikan politik,” tegasnya.
Selain memberikan pemahaman politik, Demokrat Sulsel juga ingin membuka ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis melalui kegiatan pidato, orasi politik, serta penulisan esai dengan tema kebangsaan.
“Kami ingin mendorong potensi anak-anak muda sejak dini. Karena kami partai politik, yang kami dorong antara lain kemampuan berpidato, orasi politik, serta penulisan esai tentang bangsa dan berbagai tema lainnya,” jelas Ni’matullah.
Ia mengatakan, pendidikan politik tersebut juga menjadi ruang bagi pelajar dari berbagai sekolah untuk membangun komunikasi dan memperluas pergaulan.
Demokrat Sulsel menargetkan sedikitnya 30 SMA mengikuti program pendidikan politik tersebut setiap tahun.
“Kami juga ingin memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang untuk membangun komunikasi antarpelajar. Kami tidak ingin tumbuh pola pikir bahwa ketika seseorang berbeda sekolah, maka dia dianggap sebagai lawan. Cara berpikir seperti itu sudah tidak zamannya lagi,” katanya.
Ni’matullah mengingatkan para pelajar agar melihat perbedaan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, teman dari sekolah lain tetap dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas.
“Bisa saja suatu saat nanti kalian kuliah di kampus yang sama. Bahkan lebih jauh lagi, bukan tidak mungkin suatu saat kalian bekerja di tempat yang sama. Karena itu, membangun komunikasi sejak dini sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Sulsel, Ukrima Rijal, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel, menilai pendidikan politik bagi generasi muda semakin penting seiring besarnya potensi pemilih muda.
Ia menyebut proyeksi jumlah penduduk pemilih di Sulsel mencapai sekitar 7,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,5 hingga 7 persen merupakan pemilih berusia 17 sampai 19 tahun.
“Potensi pemilih muda ini cukup besar. Karena itu, kegiatan pendidikan politik seperti yang dilaksanakan hari ini menjadi penting,” kata Ukrima.
Menurut Ukrima, tantangan demokrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan partisipasi politik, tetapi juga kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyaring informasi.
Di era digital, pelajar menerima informasi dalam jumlah besar melalui media sosial dan berbagai platform digital. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia mengajak pelajar agar membangun kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi.
“Kami mengajak seluruh pelajar untuk menjadi generasi yang cerdas dalam menerima informasi, kritis dalam menyampaikan pendapat, santun dalam berkomunikasi, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial,” ujarnya.
Ukrima juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik, pandangan, maupun latar belakang tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
Menurutnya, perbedaan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa.
Ia menambahkan, partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena itu, kegiatan pendidikan politik diharapkan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi berkembang menjadi ruang dialog dan pembelajaran bagi generasi muda.
“Kita berharap dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik dapat terus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, memahami proses demokrasi, dan mengenal kehidupan politik secara objektif,” katanya.
Ukrima juga meminta para pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi peserta pasif.
Ia mendorong pelajar aktif bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, membaca berbagai sumber, memeriksa informasi, serta menghargai pandangan orang lain.
“Jangan hanya menjadi peserta yang mendengarkan. Jadilah peserta yang aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Tidak perlu takut bertanya apabila ada hal yang belum dipahami,” ujarnya.
Menurut Ukrima, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang tidak hanya memiliki hak memilih, tetapi juga memahami hak dan tanggung jawabnya.
“Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan masyarakat yang memiliki hak untuk memilih, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab dalam menggunakan hak tersebut,” pungkasnya.(*)
