Golkar Sulsel Perpanjang SK Pengurus 24 DPD II, Musda Ditarget Rampung Sebelum Desember

Golkar Sulsel Perpanjang SK Pengurus 24 DPD II
FOTO: IST //PERDANA. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin memimpin rapat pleno dan silaturahmi perdana pengurus periode 2026–2031 di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).
banner 468x60
  • Perpanjangan SK berlaku hingga Musda digelar di masing-masing daerah, dengan seluruh agenda ditargetkan rampung sebelum Desember 2026.
  • Musda 24 kabupaten/kota se-Sulsel dijadwalkan berlangsung bertahap pada November hingga Desember 2026.
  • Musda menjadi agenda konsolidasi berikutnya setelah pelantikan pengurus DPD I Golkar Sulsel.

RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD II Golkar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Perpanjangan tersebut berlaku hingga masing-masing daerah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Agenda konsolidasi organisasi itu ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026.

Politisi Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengatakan perpanjangan kepengurusan merupakan keputusan partai untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sembari menunggu pelaksanaan Musda di tingkat kabupaten/kota.

Bacaan Lainnya

“Selama tidak ada hal-hal tertentu, maka seluruh kepengurusan ini diperpanjang sampai dengan pelaksanaan Musda. Nanti Musda itu diatur oleh DPD I, dikasih jadwal masing-masing DPD II. Targetnya itu rampung sebelum Desember,” ujar Kadir Halid, Senin malam (28/9/2026).

Menurut Kadir, setelah agenda pelantikan pengurus DPD I Golkar Sulsel, jajaran partai akan langsung bergerak melakukan konsolidasi organisasi.

Musda di 24 kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung secara bertahap sepanjang November hingga Desember. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan struktur organisasi Golkar di daerah.

Meski perpanjangan SK berlaku secara menyeluruh, termasuk DPD II Golkar Makassar dan Parepare, terdapat dua daerah yang memiliki kondisi berbeda, yakni Maros dan Bone.

Kadir menjelaskan, kepengurusan Golkar di Maros dan Bone untuk sementara harus dipimpin Pelaksana Tugas (Plt).

“Maros dan Bone diisi Plt karena ketuanya mundur. Ketua Maros mengundurkan diri, sementara Ketua Bone terpilih masuk dalam unsur pengawas BUMN, sehingga secara aturan tidak boleh menjabat dan wajib mundur,” jelasnya.

Selain membahas konsolidasi organisasi, Kadir Halid juga mengonfirmasi status mantan anggota DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, yang kini bergabung dengan Golkar.

Kadir menegaskan Aliyah telah resmi menjadi kader sekaligus masuk dalam struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut. “Sudah kader (Golkar). Sudah masuk pengurus,” tegas Kadir. (*)

Pos terkait