RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sedikitnya 11 kepala daerah terjerat dugaan korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang Januari hingga Juli 2026. Modus yang terungkap beragam, mulai dari suap, pemerasan hingga penerimaan gratifikasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai maraknya kasus korupsi harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara untuk memperkuat integritas dalam menjalankan amanah jabatan.
Menurutnya, kondisi keuangan negara yang mendorong kebijakan efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi seluruh pejabat untuk bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ia melanjutkan bahwa kebijakan efisiensi menunjukkan kondisi keuangan negara yang menuntut penggunaan anggaran secara lebih hemat.
“Bagaimana keuangan negara kita ini tidak bagus ya tidak bagus karena terjadi efisiensi. Artinya kalau terjadi efisiensi maka kita harus hemat dan harus irit,” ujarnya.
Andi Hadi menegaskan, PKS secara konsisten mengingatkan seluruh kader yang menduduki jabatan publik agar bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas. “Ya kami di PKS selalu diingatkan oleh DPP bahwasanya seluruh kepala-kepala daerah, seluruh anggota-anggota dewan PKS untuk bekerja secara disiplin sesuai dengan regulasi yang ada,” tuturnya.
Ia menilai korupsi berawal dari lunturnya integritas seorang pejabat sehingga harus dicegah sejak dini melalui pembinaan dan pengawasan.”Karena korupsi itu adalah nilai integritas yang terkikis ya maka di PKS selalu disampaikan bagaimana menjaga integritas itu,” katanya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan budaya dan moralitas penyelenggara negara. Ia juga menyoroti dampak luas yang ditimbulkan praktik korupsi terhadap masyarakat.
“Korupsi itu mematikan mata rantai banyak orang. Artinya jangan sampai pencuri ayam lebih tahanannya dibandingkan korupsi. Inilah yang masyarakat lihat ada ketidakadilan terhadap hukum yang ada,” ujarnya.
Selain itu, Andi Hadi mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk tetap bekerja secara profesional dan menjaga integritas agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
“Nah kalau kami fraksi PKS mendorong bagaimana para APH penegak hukum bekerja secara profesional menunjukkan integritas juga jangan sampai aparatkan sendiri yang dinilai oleh masyarakat oh ternyata yang bertindak sebagai hukum juga melakukan hal tersebut,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. “Mari kita sama-sama ya membantu ya asta cita presiden ya terhadap bagaimana ya sikap ya integritas yang jelek itu penting untuk kita ubah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tutupnya. (*)
