Banggar DPRD Makassar Wanti-wanti Silpa Rp219 Miliar

PINGGIR BANGGAR
Ketua Banggar DPRD Makassar, Andi Suharmika
banner 468x60
  • Pemkot Makassar diminta memperbaiki kualitas perencanaan agar anggaran daerah dapat direalisasikan tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
  • Banggar DPRD Makassar mengingatkan SKPD tidak memaksakan program yang sulit selesai dan mendorong pengalihan anggaran ke kegiatan yang lebih siap.
  • Selain mengejar serapan anggaran 2026, DPRD Makassar meminta perencanaan program 2027 disiapkan lebih awal agar kegiatan berjalan sejak awal tahun.

RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar meminta Pemkot Makassar membenahi kualitas perencanaan program untuk menekan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2026.

Ketua Banggar DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengatakan proyeksi Silpa tahun ini berada di kisaran Rp219 miliar, namun angka tersebut masih dapat berubah hingga akhir tahun anggaran.

Banggar mendorong pemerintah kota mengoptimalkan realisasi belanja agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Kami berharap Silpa ini bisa ditekan turun agar manfaat daripada uang rakyat ini kembali ke rakyat,” ujar Suharmika.

Menurutnya, lemahnya perencanaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan serapan anggaran belum optimal. Hingga September 2026, sejumlah SKPD disebut masih mencatatkan realisasi anggaran di bawah 50 persen.

Banggar meminta setiap SKPD mengejar realisasi belanja di atas 90 persen hingga akhir tahun. Namun, program yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam waktu tersisa tidak perlu dipaksakan.

Anggaran dari kegiatan yang tidak siap direalisasikan dapat dialihkan ke program lain yang lebih siap dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar Silpa tidak kembali membengkak seperti 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Silpa Makassar tahun lalu tercatat sekitar Rp699 miliar.

“Kita tidak mau potensi Silpa terjadi di tahun kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kurang lebih Rp699 miliar. Tentunya di 2026 ini kita berharap tidak seperti di tahun kemarin,” tegasnya.

Selain mengejar serapan 2026, Banggar juga meminta dokumen perencanaan program 2027 disiapkan lebih awal agar program dapat berjalan sejak awal tahun dan tidak kembali terkendala persoalan perencanaan. (*)

Pos terkait