RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut positif kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan.
Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat likuiditas industri perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan sinergi antara pemerintah dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dia menilai, pengelolaan SAL yang optimal memerlukan dukungan sistem keuangan yang sehat dan likuid.
“Kolaborasi pemerintah dan industri perbankan sangat penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan pembangunan nasional,” ujar Anggoro.
Kata dia, sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut melalui layanan keuangan syariah yang inklusif. “Perseroan juga berkomitmen mengoptimalkan kepercayaan pemerintah untuk memperbesar pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas dia.
Anggoro menjelaskan, jika penempatan SAL turut memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya dana (cost of fund). Dengan biaya dana yang lebih rendah, perbankan memiliki ruang untuk menawarkan pembiayaan yang lebih kompetitif, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan.
“Di sisi lain, BSI tetap memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (Current Account Saving Account/CASA) yang didorong oleh Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, serta akselerasi layanan digital,” jelas dia.
Perseroan juga terus memperluas pembiayaan di segmen ritel, UMKM, dan konsumer, sekaligus meningkatkan pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mengantongi izin bullion.
Kinerja keuangan BSI hingga April 2026 menunjukkan tren yang positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year).
Pertumbuhan tabungan bahkan mencapai 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio CASA meningkat menjadi 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan BSI tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Kualitas aset juga tetap terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.
Selain memperkuat bisnis, BSI terus menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional. Di antaranya pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi.
“Melalui langkah tersebut, kami berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah, sejalan dengan upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup dia. (*)
