RUANGAKSSELERASI.ID, MAKASSAR – Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Sulsel menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait sejumlah persoalan yang dihadapi kaum buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Rabu (29/4/2026).
Salah satu isu utama yang disoroti federasi yakni perubahan istem pengangkutan barang resi atau barang pikulan di kapal Pelni. Ketua FSPMI Sulsel, Fikasianus Iccang bersama para buruh pelabuhan diterima Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo di kantor sementara di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Jalan AP Pettarani.
Fikasianus Iccang, menjelaskan bahwa sebelumnya barang resi diangkut secara manual oleh buruh pelabuhan. Namun, kebijakan baru membuat seluruh proses pengangkutan kini menggunakan alat bantu sehingga mengurangi keterlibatan tenaga buruh.
“Dulu barang resi dipikul oleh buruh, tapi sekarang semua menggunakan alat. Dampaknya tentu pekerjaan buruh menjadi berkurang,” ujar Fikasianus.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti aturan overbagasi di pelabuhan yang dinilai belum jelas. Secara umum, batas maksimal barang bawaan penumpang ditetapkan 40 kilogram. Barang yang melebihi batas tersebut dikenakan biaya tambahan.
Namun di lapangan, ditemukan kasus penumpang tetap dikenakan biaya meskipun berat barang belum mencapai batas maksimal karena pertimbangan volume.
“Kami belum memahami aturan sebenarnya, apakah berdasarkan berat, volume, atau kebijakan di lapangan,” katanya.
Masalah lain yang dikeluhkan adalah area timbangan barang yang dinilai terlalu sempit. Kondisi ini dianggap menghambat aktivitas buruh yang bekerja secara cepat untuk mengejar penghasilan dari bongkar muat barang.
Fikasianus berharap DPRD Sulawesi Selatan dapat menjadi fasilitator untuk menyampaikan aspirasi buruh pelabuhan ke pemerintah pusat. Menurutnya, banyak kebijakan di pelabuhan berasal dari keputusan pusat sehingga sulit diselesaikan di tingkat daerah.
“Kami berharap DPRD Provinsi bisa menyampaikan persoalan ini ke tingkat pusat, termasuk kepada stakeholder terkait dan direktur perusahaan pelabuhan agar melihat langsung kondisi di Pelabuhan Makassar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para buruh juga siap memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke pusat apabila diperlukan, meski harus dilakukan dengan keterbatasan biaya.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi memastikan akan meneruskan aspirasi FSPMI ke pemerintah pusat.”Sepertinya ini kebijaka pusat yah. Tapi, kami di DPRD Sulsel pasti akan meneruskan aspirasi FSPMI ke pemerintah pusat,” singkat Cicu–sapaan akrab Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel ini.(*)
