Oleh: Lukman Dahlan
——————————————————————-
Dosen Akuntansi FEB Universitas Negeri Makassar
AWAL tahun anggaran biasanya belum menjadi fase paling berat bagi keuangan negara. Dalam pola normal APBN, tekanan fiskal umumnya mulai terasa ketika memasuki semester kedua, saat realisasi belanja semakin tinggi dan pemerintah mulai berpacu mengejar target pembangunan. Namun, situasi tahun 2026 tampaknya berbeda. Baru memasuki kuartal pertama, napas fiskal negara sudah mulai terasa lebih berat dari biasanya.
Data terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp240 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp104 triliun.
Lonjakan defisit ini dipicu oleh percepatan belanja negara. Hingga akhir Maret 2026, total belanja negara telah mencapai sekitar Rp815 triliun atau tumbuh lebih dari 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat menjadi penyumbang terbesar, terutama pada belanja kementerian dan lembaga yang meningkat tajam sejak awal tahun.
Untungnya penerimaan negara memang masih tumbuh positif. Pendapatan negara tercatat sekitar Rp574,9 triliun atau meningkat sekitar 10,5 persen secara tahunan. Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi sekitar Rp394,8 triliun. Namun pertumbuhan penerimaan tersebut belum mampu mengimbangi laju peningkatan belanja negara yang jauh lebih agresif.
Dalam bahasa yang sederhana, negara mulai membelanjakan uang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan mengumpulkan penerimaan. Kondisi ini semakin tercermin dari melemahnya keseimbangan fiskal di awal tahun. Jika tren seperti ini terus berlangsung, ruang gerak APBN akan semakin sempit.
Tekanan terhadap APBN tahun ini juga tidak bisa dilepaskan dari semakin ekspansifnya berbagai program kebijakan pemerintah. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat.
Program ini tentu memiliki niat yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Namun dalam perspektif fiskal, program berskala sangat besar selalu membutuhkan tata kelola yang sangat hati-hati.
Apalagi sejumlah lembaga riset telah mengingatkan potensi inefisiensi dalam implementasi program tersebut. Celios, misalnya, memperkirakan potensi makanan terbuang dalam program MBG bisa mencapai Rp1,27 triliun per minggu. Jika pengawasan distribusi dan efektivitas program tidak dilakukan secara ketat, maka kebijakan yang bertujuan mulia justru berisiko menjadi sumber pemborosan baru.
Persoalannya menjadi semakin kompleks karena APBN saat ini juga menghadapi tekanan eksternal yang tidak bisa disepelekan. Yakni harga minyak mentah dunia terus merangkak naik akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di pasar global.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut berpotensi langsung menekan APBN melalui meningkatnya beban subsidi energi dan kompensasi. Pemerintah sendiri mengakui bahwa jika harga minyak bertahan di kisaran tersebut sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap PDB.
Tekanan fiskal juga semakin berat ketika pelemahan rupiah mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Nilai tukar yang terdepresiasi bukan hanya memengaruhi psikologi pasar, tetapi juga berdampak langsung pada APBN.
Sebab sebagian kewajiban utang pemerintah, subsidi energi, dan kebutuhan impor strategis masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS. Dalam situasi harga minyak dunia yang tinggi, pelemahan rupiah dapat membuat tekanan fiskal menjadi berlipat ganda.
Kombinasi defisit yang melebar, harga minyak yang meningkat, dan rupiah yang melemah membuat ruang gerak fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas. Situasi seperti ini tentu memaksa pemerintah mulai menghitung ulang prioritas belanja.
Menteri Keuangan bahkan sudah membuka opsi efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penundaan belanja infrastruktur yang bersifat multiyears. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa penghematan tidak akan menyentuh inti program MBG untuk pelajar, ibu hamil, dan lansia.
Di titik inilah publik mulai melihat munculnya berbagai sinyal komunikasi politik dan ekonomi yang menarik. Ketika Menteri Keuangan mulai berbicara mengenai efisiensi anggaran, Menteri Pertanian menegaskan stok pangan nasional aman hingga ratusan hari, elite politik menyerukan pentingnya persatuan nasional, dan aparat pertahanan meningkatkan kesiagaan terhadap dampak konflik global, maka publik tentu membaca bahwa pemerintah sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan.
Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah sedang berusaha menjaga stabilitas psikologis masyarakat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
Dalam perspektif akuntansi publik
Dalam logika akuntansi sederhana, organisasi yang terus meningkatkan pengeluaran tanpa diimbangi kemampuan penerimaan yang setara pada akhirnya akan menghadapi tekanan likuiditas. Negara memang memiliki instrumen pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan biasa, termasuk kemampuan menerbitkan surat utang. Namun prinsip kehati-hatian fiskal tetap tidak bisa diabaikan.
Karenanya, kondisi APBN saat ini seharusnya menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program besar benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi tidak boleh dipahami sekadar pemotongan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa belanja publik benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menciptakan kebocoran.
APBN Indonesia tentu belum berada dalam situasi krisis. Rasio utang Indonesia masih relatif terkendali dibanding banyak negara lain, dan penerimaan pajak masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Namun tanda-tanda tekanan fiskal di awal tahun ini tidak boleh dianggap biasa. APBN pada dasarnya merupakan cerminan kesehatan keuangan negara, tetapi bukan sekadar dokumen yang berisi angka-angka, melainkan representasi dari kemampuan negara mengelola sumber daya publik secara berkelanjutan.
Jika dalam kuartal pertama defisit sudah melonjak tajam, harga minyak terus naik, rupiah semakin melemah hingga ruang fiskal makin sempit, maka yang dibutuhkan bukan hanya optimisme politik, tetapi juga disiplin fiskal yang lebih serius, keberanian mengevaluasi program prioritas, dan tata kelola anggaran yang lebih berhati-hati. Saat ini, APBN mungkin belum jatuh sakit, tetapi napasnya mulai terdengar lebih berat.(*)
