RUANGAKSELERASI.ID, MAROS — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah bukan hanya bertumpu pada lembaga pengawas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang berlangsung di Baruga B Kantor Bupati Maros, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” ini digelar serentak di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Kabupaten Maros, program edukasi ini diikuti oleh 40 peserta yang merepresentasikan berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Mardiana menjelaskan bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam pusaran demokrasi—mulai dari calon kepala daerah, calon legislatif, partai politik, pemilih, hingga KPU selaku penyelenggara teknis—harus masuk dalam ekosistem pengawasan bersama.
“Kehadiran Bawaslu bukan hanya untuk memastikan proses pengawasan berjalan baik, tetapi juga menjaga keadilan pemilu serta memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan penyelenggara,” ujar Mardiana.
Ia menambahkan, keterbatasan struktur formal Bawaslu dalam menjangkau wilayah geografis yang luas membuat gerakan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat menjadi krusial. Lewat program P2P ini, Bawaslu berkomitmen mencetak komunitas pengawas yang aktif, kritis, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas demokrasi.
“Langkah taktis ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat menyongsong Pemilu 2029 mendatang,” terang Ana–sapaan akrab Mardiana.
Anggota Bawaslu RI, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty mengingatkan karakter-karakter kader pengawas yang wajib ada dan digunakan saat ikut mengawasi. Pertama, sebut Lolly, kader harus logis dan paham akan aturan sehingga tidak main hukum sendiri. Dia mengatakan kader untuk mempertanggungjawabkan setiap yang dilakukan.
“Kedua karakter kader pengawas harus harus kritis, jadi berani mempertanyakan dan mencari tahu lebih jauh, karena yang dipertaruhkan demokrasi, jangan mengaku kader kalau kita nggak kritis,” tuturnya.
Para peserta, lanjut Lolly, juga harus memiliki karakter yang berani untuk menyuarakan gagasan yang dipikirkan. Menurutnya kader P2P ini sifatnya kerelawanan, sehingga mereka memiliki konteks untuk mencegah dengan cara menginformasikan ke Bawaslu.
“Keempat, berdampak, kalau tidak berdampak buat masyarakat bukan kader namanya, kita harus hadir. Kalau semua kader bergerak dan berdampak nyata mengawasi secara nyata pasti Bawaslu sangat terbantu,” tegas Lolly.
Dalam karakter-karakter inilah, Lolly menaruh harapan tinggi kader pengawas partisipatif bisa membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dia meminta agar para kader P2P dapat menjadi aktor dalam momentum yang tepat.
“Harapan kami Kabupaten Tangerang bisa memotivasi menginspirasi semua pemerintah daerah untuk menginisiasi para kader partisipatif melakukan geliat yang sama,” ungkapnya.(*)
