RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terus menjalankan sejumlah agenda strategis terkait kepemiluan. Selain fokus pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), lembaga penyelenggara pemilu itu juga tengah menggenjot Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB).
Anggota KPU Makassar, Abdi Goncing, mengatakan pemutakhiran data partai politik dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya mempersiapkan tahapan pemilu yang akan datang. Menurutnya, pembaruan data tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi menjadi proses yang berlangsung secara berkelanjutan.
“PDPPB ini intinya untuk updating data dari partai politik secara berkala (per semester), siapa tahu ada perubahan, baik itu dari sisi kepengurusan, keanggotaan ataupun hal-hal lain terkait partai politik. Jadi pemutakhirannya tidak dilakukan hanya pada saat proses pemilu,” kata Abdi, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut memiliki peran penting dalam menjaga akurasi dan validitas data partai politik yang tercatat di KPU. Selain menjadi amanat regulasi, pemutakhiran data juga bertujuan mendorong tertib administrasi di lingkungan partai politik.
“Jadi memang agenda ini sangat penting sekali. Karena selain karena regulasi yang mengatur itu, pemutakhiran ini juga bertujuan untuk memastikan parpol tertib administrasi,” ujarnya.
Selain melakukan pemutakhiran data partai politik, KPU Makassar juga terus melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Program tersebut menjadi agenda rutin untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru masyarakat.
Tak hanya itu, KPU Makassar saat ini juga tengah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk semester pertama tahun 2026. Survei tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh KPU.
“Kalau terkait survei kepuasan masyarakat, ini juga sementara berjalan untuk semester pertama. Tujuannya, untuk mengetahui apa dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat,” jelas Abdi.
Menurutnya, hasil survei nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi KPU dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, laporan hasil survei juga akan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan KPU di tingkat yang lebih tinggi. “Hasilnya nanti kami laporkan secara berjenjang ke atas sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan pimpinan di atas,” katanya.
Di samping sejumlah program tersebut, KPU Makassar juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan secara berkelanjutan.
Melalui berbagai agenda tersebut, KPU Makassar berharap kualitas data kepemiluan, administrasi partai politik, serta pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemilu yang lebih baik di masa mendatang. (*)
