RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota legislatif PKS se-Sulawesi Selatan di Hotel Four Points Makassar, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak 3 Juni itu mengangkat tema “From Position to Power: Strategi Anggota Dewan PKS Mengelola Kebijakan dan Mempengaruhi Arah Pemerintahan.” Bimtek ini diikuti anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota dari PKS se-Sulawesi Selatan. Penutupan kegiatan dihadiri langsung Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf.
Dalam kesempatan itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya peran anggota legislatif PKS dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat proses kaderisasi di internal partai. Kepada wartawan, Almuzzammil berharap hasil Bimtek dapat diimplementasikan oleh seluruh legislator PKS di daerah masing-masing.
“Kita kan punya syiar K2-P2 ya, kader-kaderisasi pelayanan publik. Tugas mereka, para anggota dewan kita tentu P2 pelayanan publik kita tingkatkan, itu tugas mereka keluar,” ujarnya.
Menurutnya, selain menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, anggota dewan PKS juga memiliki tanggung jawab membangun dan memperkuat kaderisasi partai. “Tugas mereka ke dalam adalah kader-kaderisasi. Memperhatikan juga bagaimana proses kaderisasi kita, rekrutmen kita, pembinaan para kader kita. Itu yang kita konsolidasikan,” katanya.
Almuzzammil menambahkan, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, tanpa meninggalkan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“Kita berharap bisa membantu pemerintah daerah, seluruh anggota dewan kita. Kritis, konstruktif, solutif. Itu yang kita tegankan kepada seluruh para dewan kita di pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, yang menjadi narasumber menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai kunci percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, anggota dewan memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat sekaligus penghubung aspirasi publik dengan pemerintah.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan legislatif akan mempercepat pencapaian program pembangunan. Karena itu, kapasitas, integritas, dan kemampuan komunikasi anggota dewan harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif bukanlah dua institusi yang saling berhadapan, melainkan mitra strategis yang harus berjalan beriringan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Legislatif dan eksekutif bukan dua kekuatan yang saling berhadapan, melainkan dua mitra strategis yang harus berjalan seiring untuk menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.(*)
