Oleh : Farhan Dwinanda Hanisyahputra, S.Ak., M.Ak
————————————————————–
Dosen Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar
OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering dipandang sebagai simbol keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah. Ketika sebuah pemerintah daerah atau instansi memperoleh opini WTP dari auditor, tidak sedikit masyarakat yang langsung menilai bahwa tata kelola pemerintahannya sudah baik dan bebas dari masalah.
Padahal, anggapan tersebut tidak selalu tepat. Opini WTP memang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku, tetapi bukan berarti seluruh aspek tata kelola pemerintahan otomatis sudah berjalan sempurna.
Perlu dipahami bahwa opini audit pada dasarnya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan menilai secara menyeluruh kualitas kebijakan, efektivitas program, atau integritas seluruh proses pengelolaan anggaran.
Dengan kata lain, WTP lebih menekankan pada apakah laporan keuangan telah disusun sesuai aturan, didukung bukti yang memadai, dan bebas dari salah saji material. Sementara itu, persoalan seperti pemborosan anggaran, program yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan internal, atau rendahnya kualitas pelayanan publik tetap bisa saja terjadi meskipun suatu instansi telah meraih opini WTP.
Di sinilah pentingnya masyarakat memahami bahwa tata kelola pemerintahan jauh lebih luas daripada sekadar hasil audit laporan keuangan. Tata kelola yang baik tidak hanya diukur dari tertib administrasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebuah pemerintah daerah bisa saja memperoleh opini WTP setiap tahun, tetapi jika pelayanan publik masih buruk, proyek pembangunan tidak tepat sasaran, atau pengawasan internal lemah, maka wajar jika publik mempertanyakan kualitas tata kelolanya.
Bukan berarti opini WTP tidak penting. Sebaliknya, WTP tetap merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan.
Namun, WTP seharusnya dipahami sebagai salah satu indikator, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Pemerintah tidak boleh berhenti pada kebanggaan memperoleh opini audit yang baik, tetapi harus melanjutkannya dengan perbaikan kualitas belanja, penguatan pengendalian internal, pencegahan penyimpangan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, opini WTP tidak boleh dimaknai secara berlebihan seolah-olah menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan telah sepenuhnya baik. WTP adalah tanda bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi tata kelola yang baik menuntut lebih dari itu. Ia menuntut integritas, efektivitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kemampuan memperoleh opini WTP, tetapi juga komitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
