By: Dwi Ayu Siti Hartinah H., S.E., AK., M.Ak.
=================================
Dosen Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
SETIAP KALI musim kemarau datang, kita seperti sudah hafal ceritanya. Langit berubah kuning kecokelatan, matahari tampak seperti bulan pucat, dan anak-anak berangkat ke sekolah dengan masker di wajah, itu pun kalau sekolahnya tidak diliburkan. Kabut asap datang tanpa diundang, menetap berminggu-minggu, lalu pergi meninggalkan batuk, sesak napas, dan kerugian yang tidak pernah benar-benar dihitung.
Sebagai dosen akuntansi, saya sering bertanya-tanya kepada mahasiswa: kalau hutan yang terbakar itu adalah sebuah perusahaan, seperti apa laporan keuangannya? Berapa nilai aset yang hilang dalam semalam? Berapa beban yang harus ditanggung? Dan yang paling penting, siapa yang seharusnya membayar?.
Pertanyaan itu terdengar aneh, tetapi justru di sanalah letak masalahnya. Dalam akuntansi yang kita pelajari dan praktikkan selama ini, hutan sering kali tidak dianggap sebagai aset yang bernilai, kecuali ketika kayunya ditebang dan dijual.
Pohon yang berdiri tegak, menyimpan air, menjadi rumah bagi satwa, dan menyaring udara yang kita hirup, tidak pernah tercatat di neraca siapa pun. Ia baru bernilai ketika ia mati. Akibatnya, ketika hutan terbakar, tidak ada angka yang berkurang di laporan keuangan. Tidak ada kerugian yang diakui. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Padahal kerugiannya nyata dan dirasakan banyak orang. Ada ibu yang harus membawa balitanya bolak-balik ke puskesmas karena infeksi saluran pernapasan. Ada pedagang yang kehilangan pembeli karena orang enggan keluar rumah. Ada penerbangan yang dibatalkan, ada petani yang kehilangan kebun, ada pelajar yang kehilangan hari-hari belajarnya. Semua itu adalah biaya.
Hanya saja, biaya itu tidak ditanggung oleh pihak yang membakar, melainkan dibagi rata kepada masyarakat yang sama sekali tidak ikut menikmati keuntungannya.
Dalam ilmu ekonomi, kondisi seperti ini disebut eksternalitas negatif, yakni ketika suatu kegiatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa kerugian itu masuk ke dalam hitungan pelakunya. Membuka lahan dengan cara membakar memang jauh lebih murah dibandingkan membersihkannya secara mekanis.
Bagi pihak yang melakukannya, angka di laporan keuangan terlihat efisien. Biaya produksi rendah, laba tinggi. Tetapi efisiensi itu semu, karena sebagian besar biayanya sebenarnya dipindahkan ke paru-paru warga dan ke kas negara.Di sinilah pajak seharusnya mengambil peran.
Pajak bukan sekadar alat untuk mengisi kas negara, tetapi juga alat untuk menegakkan keadilan. Para ekonom sudah lama mengenal gagasan pajak yang dikenakan kepada pihak yang mencemari, agar biaya kerusakan yang selama ini disembunyikan kembali dibebankan kepada pelakunya.
Logikanya sederhana: siapa yang merusak, dialah yang membayar. Gagasan pajak karbon dan berbagai pungutan lingkungan lahir dari semangat yang sama, meskipun penerapannya di negeri kita masih berjalan pelan dan sering tertunda.
Ironisnya, yang terjadi justru sering kali sebaliknya. Masyarakat yang menjadi korban tetap membayar pajak seperti biasa, sementara negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk memadamkan api, mengerahkan helikopter, menyediakan masker, dan merawat warga yang sakit. Uang yang dipakai untuk semua itu adalah uang rakyat juga.
Jadi kita membayar dua kali: sekali dengan kesehatan kita, sekali lagi dengan pajak kita. Lebih ironis lagi, dalam cara kita menghitung pertumbuhan ekonomi, bencana bisa tampak seperti kemajuan. Belanja pemadaman, pembelian obat, dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak semuanya tercatat sebagai aktivitas ekonomi. Angkanya naik, padahal kesejahteraan kita turun.
Inilah alasan mengapa banyak akademisi mendorong akuntansi lingkungan atau akuntansi hijau, yaitu cara mencatat yang memasukkan nilai alam dan biaya kerusakannya ke dalam laporan, sehingga kita tidak lagi tertipu oleh angka yang tampak indah di permukaan.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa akuntansi dan pajak bisa memadamkan api. Tentu tidak. Tetapi keduanya bisa mengubah cara kita memandang api itu. Ketika kerusakan hutan tercatat sebagai kerugian yang nyata, ketika perusahaan wajib mengungkapkan risiko lingkungannya secara jujur, dan ketika pajak benar-benar membebani pihak yang merusak, maka membakar hutan tidak lagi menjadi pilihan yang murah.
Ia menjadi pilihan yang mahal, dan orang cenderung menghindari sesuatu yang mahal. Di kelas, saya selalu berharap mahasiswa tidak hanya pandai menyeimbangkan debit dan kredit, tetapi juga peka terhadap apa yang tidak tercatat.
Sebab sering kali, hal-hal yang paling berharga dalam hidup justru tidak pernah masuk ke laporan keuangan: udara yang bersih, air yang jernih, dan hutan yang masih hijau. Kita baru menyadari nilainya ketika semua itu hilang. Hutan yang terbakar memang tidak pernah masuk neraca.
Tetapi asapnya masuk ke rumah kita, ke kelas anak-anak kita, dan ke dada orang-orang yang kita cintai. Barangkali sudah saatnya kita belajar menghitung dengan cara yang lebih jujur, sebelum yang tersisa dari hutan kita hanyalah angka nol.
