By: Dwi Ayu Siti Hartinah H., S.E., AK., M.Ak.
================================
Dosen Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
SETIAP awal semester, saya selalu mengajukan pertanyaan sederhana kepada mahasiswa di kelas akuntansi: “Menurut kalian, apa gunanya laporan keuangan?” Jawabannya hampir selalu sama.
Untuk mengetahui untung-rugi, untuk melihat kondisi keuangan, untuk bahan pengambilan keputusan. Semuanya benar, dan semuanya ada di buku teks. Tapi jarang sekali ada yang menjawab: untuk berkata jujur.
Padahal, kalau mau direnungkan, laporan keuangan pada dasarnya adalah sebuah pengakuan. Ia adalah cara sebuah lembaga berkata kepada orang lain, “Ini uang yang kami terima, ini yang kami belanjakan, dan inilah sisa yang kami punya.” Tidak lebih, tidak kurang. Dan ketika lembaga itu adalah negara, pengakuan itu ditujukan kepada kita semua, rakyat yang uangnya dikumpulkan lewat pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lain.
Kita sering lupa bahwa APBN dan APBD bukan sekadar deretan angka. Namun di balik angka-angka itu ada sebuah cerita. Ada pedagang kecil yang membayar pajak dari keuntungan yang tidak seberapa. Ada pegawai yang gajinya dipotong setiap bulan tanpa sempat protes. Ada petani yang membeli pupuk dan ikut menanggung pajak di dalam harganya.
Maka ketika negara menyusun laporan keuangannya, sebenarnya negara sedang menulis ulang cerita mereka: ke mana uang itu pergi, untuk apa digunakan, dan apakah benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk jalan yang mulus, sekolah yang layak, atau puskesmas yang buka tepat waktu. Laporan yang jujur berarti cerita yang jujur. Laporan yang dipoles, ditutupi, atau diakali berarti ada bagian cerita rakyat yang sengaja dihapus.
Setiap tahun, kita mendengar kabar bahwa sebuah kementerian atau pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Spanduk dipasang, ucapan selamat beredar di media sosial, seolah-olah itu piala kejuaraan. Tentu saja itu patut diapresiasi, karena menyusun laporan yang tertib bukan pekerjaan mudah.
Namun di kelas, saya selalu mengingatkan mahasiswa bahwa opini WTP bukanlah sertifikat bebas korupsi. Auditor menilai apakah laporan disajikan secara wajar sesuai standar, bukan menjamin bahwa setiap rupiah telah digunakan dengan bijak dan bersih.
Kita sudah terlalu sering menyaksikan ironi itu. Laporannya rapi, opininya baik, tetapi beberapa waktu kemudian pejabatnya berurusan dengan penegak hukum. Atau laporannya sesuai standar, tetapi jalan di kampung tetap berlubang dan atap sekolah tetap bocor setiap musim hujan.
Di titik inilah kita perlu sadar bahwa kejujuran dalam laporan keuangan tidak cukup berhenti pada kerapian angka. Ia harus sampai pada kejujuran makna, yakni apakah uang itu benar-benar menjawab kebutuhan orang-orang yang membayarnya.
Kejujuran semacam itu tentu membutuhkan keberanian. Mencatat kerugian, mengakui belanja yang tidak efektif, atau melaporkan proyek yang mangkrak memang tidak enak. Tapi justru di situlah nilai sebuah laporan. Laporan yang hanya berisi kabar baik patut dicurigai, sama seperti teman yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya.
Namun keberanian dari pihak penyusun saja tidak cukup. Kejujuran juga membutuhkan pembaca. Laporan keuangan negara sebetulnya terbuka untuk publik, tetapi berapa banyak dari kita yang pernah benar-benar membacanya? Kita cenderung pasrah dan menganggap urusan anggaran adalah urusan orang-orang di atas sana. Padahal, pengawasan yang paling kuat justru lahir dari warga yang peduli dan mau bertanya.
Saya percaya budaya jujur tidak lahir di gedung-gedung kementerian. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Dari mahasiswa yang menyusun laporan kegiatan organisasi dengan nota asli, bukan nota karangan.
Dari bendahara RT yang mencatat iuran warga di buku tulis lalu menempelkannya di pos ronda. Dari pengelola dana desa yang memasang papan informasi anggaran di depan balai desa agar siapa pun bisa membacanya. Dari sanalah kejujuran dilatih, jauh sebelum seseorang dipercaya mengelola uang triliunan rupiah.
Ada satu kalimat yang sering saya sampaikan di akhir perkuliahan: angka tidak pernah berbohong, tetapi orang yang menyusunnya bisa. Akuntansi hanyalah alat. Ia bisa menjadi cermin yang jernih, bisa pula menjadi topeng yang menutupi wajah sebenarnya. Semuanya bergantung pada tangan dan hati yang memegangnya.
Karena itu, belajar dari laporan keuangan negara sebenarnya adalah belajar tentang diri kita sendiri. Tentang seberapa berani kita mengakui keadaan apa adanya, dan seberapa sungguh kita menjaga amanah sekecil apa pun.
Negara yang kuat bukanlah negara yang laporannya selalu tampak indah, melainkan negara yang berani jujur kepada rakyatnya, dan rakyat yang cukup peduli untuk terus menagih kejujuran itu. Laporan keuangan negara bukan hanya soal uang. Ia adalah soal kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hilang, jauh lebih mahal untuk dikembalikan daripada defisit anggaran mana pun.(*)
