RUANGAKSELERASI.ID, MAROS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mencatatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga April 2026 mencapai Rp112 miliar atau 32,33% dari target tahunan sebesar Rp347 miliar.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros masih perlu mengejar sekitar Rp234,9 miliar untuk memenuhi target PAD tahun ini. Data tersebut terungkap dalam rapat evaluasi PAD yang berlangsung di Ruang Marusu, Selasa (12/5/2026).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, menyampaikan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini baru mencapai Rp4,3 miliar dari target Rp41 miliar. Menurutnya, Kecamatan Camba mencatat capaian tertinggi dalam realisasi PBB, yakni 23,90 persen atau Rp41,8 juta dari target Rp175 juta.
Sebaliknya, Kecamatan Mandai menjadi wilayah dengan capaian terendah. Realisasi PBB di kecamatan tersebut baru menyentuh 1,59 persen atau Rp334 juta dari target sekitar Rp21 miliar. “Realisasi PBB di Mandai masih sangat rendah dibanding target yang ditetapkan,” ujar Ferdiansyah.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta seluruh kecamatan memaksimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
Ia menilai masih ada sejumlah kecamatan dengan capaian yang minim sehingga perlu dilakukan evaluasi dan percepatan dalam sebulan ke depan agar target PAD dapat tercapai. Selain sektor PBB, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mencatat peningkatan capaian PAD hingga April 2026.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar. Disusul Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian 56 persen atau Rp142 juta dari target Rp250 juta.
Sementara itu, Dinas Kesehatan mencatat realisasi sebesar 34 persen atau sekitar Rp10 miliar dari target Rp30 miliar. Adapun capaian terendah berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang baru mencapai 19,12 persen atau Rp831 juta dari target Rp4,3 miliar.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mencatat realisasi sebesar 19,9 persen atau Rp129 juta dari target Rp650 juta. Muetazim menyebut Dinas Pertanian mengusulkan penurunan target sewa Barang Milik Daerah (BMD) karena alat pertanian kerap mengalami kerusakan serta terkendala biaya operasional.(*)
