RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan telah menyerahkan surat keputusan (SK) kepengurusan kepada 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PPP Sulsel di Hotel Melia Makassar, Kamis (7/8) malam.
Sebanyak 13 DPC yang telah menerima SK masing-masing berada di Luwu Timur, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Soppeng, Selayar, Takalar, Bantaeng, Wajo, Barru, Bulukumba, Luwu Utara, dan Sidrap.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi AU, meminta pengurus DPC yang telah menerima SK segera memperkuat struktur organisasi hingga tingkat ranting.
“Arahan utama adalah memperkokoh struktur yang sudah ada dan memperbaikinya hingga tingkat ranting. Di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, kapasitas kader mulai dari PAC hingga ranting sudah sangat baik,” ujar Ilham.
Ia juga meminta pengurus melakukan evaluasi terhadap kader yang belum bekerja secara maksimal. Menurutnya, PPP membutuhkan struktur organisasi yang solid untuk menghadapi agenda politik mendatang.
“Kader yang kurang maksimal harus segera diganti. Tantangan PPP pada pemilu mendatang adalah verifikasi faktual, sehingga struktur partai harus benar-benar kuat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPW PPP Sulsel masih menahan penerbitan SK untuk delapan DPC. Delapan daerah tersebut yakni Gowa, Makassar, Sinjai, Pinrang, Palopo, Bone, Luwu, dan Enrekang.
Ilham mengatakan, DPW PPP Sulsel masih mematangkan komposisi ketua dan sekretaris di delapan DPC tersebut. Partai, kata dia, ingin memastikan susunan pengurus yang dipilih mampu memperkuat konsolidasi organisasi di setiap daerah.
“Kenapa kita simpan delapan DPC ini? Ada hal-hal menarik yang masih kami persiapkan. Mungkin dalam waktu dekat baru kami umumkan seluruhnya,” kata Ilham.
Ia menegaskan, PPP masih mencari kombinasi terbaik untuk mengisi posisi ketua dan sekretaris pada delapan DPC tersebut. “Kami sedang mempersiapkan kombinasi terbaik untuk posisi ketua dan sekretaris di delapan DPC itu,” ujarnya.
Ilham menambahkan, penundaan SK tidak berarti PPP tidak memiliki kepengurusan di delapan wilayah tersebut. DPW PPP Sulsel hanya ingin memastikan komposisi pengurus yang nantinya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.(*)
