RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR– Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan bergerak cepat dalam mematangkan kesiapan kader dan relawan di tingkat basis.
Melalui Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN), DPW PKS Sulsel menggelar Training Orientasi Partai (TOP) pada Sabtu (13/6/2026). Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini berpusat di Kantor DPW PKS Sulsel, Jalan Ir. Sutami, Makassar, dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah secara daring dan luring. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal BRSN DPP PKS.
Ketua BRSN DPW PKS Sulsel, Mardiah, mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat soliditas, serta membekali para relawan dan saksi dengan kapasitas yang mumpuni dalam mengawal suara partai di masa mendatang.
“TOP BRSN ini merupakan langkah krusial untuk memastikan seluruh instrumen pemenangan, mulai dari relawan hingga saksi di tingkat TPS, memiliki pemahaman yang utuh terhadap visi dan misi perjuangan PKS,” ujar Mardiah di sela-sela kegiatan.
Agenda ini diikuti oleh sedikitnya 55 peserta yang merupakan perwakilan BRSN dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-Sulawesi Selatan. Selain unsur pengurus, PKS Sulsel juga melibatkan kader serta simpatisan pilihan yang diundang khusus untuk mengikuti TOP.
Hadir sebagai pemateri utama dalam kegiatan ini, Tri Alfiard Hasyim, yang memaparkan materi Kepartaian, Sejarah Partai, peran strategis mengenai manajemen relawan dan pengamanan suara. Kehadiran tokoh-tokoh kunci ini memberikan suntikan motivasi besar bagi para peserta di daerah.
Keseriusan PKS Sulsel dalam mengawal agenda ini juga terlihat dari kehadiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman. Dalam kesempatan tersebut, Yeni memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme para peserta dan menekankan pentingnya sinergi antara struktur partai, legislator, dan relawan di lapangan.
Melalui penyelenggaraan TOP BRSN ini, PKS Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penguatan internal secara terstruktur demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mengawal proses demokrasi yang bersih serta jujur.(*)
