RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan uji coba penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan Indonesian Diagnosis Related Groups (IDRG) yang digagas Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima audiensi Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (2/10/2026).
Makassar menjadi salah satu dari empat daerah yang dipilih sebagai lokasi uji coba penerapan kebijakan tersebut secara nasional. Tiga daerah lainnya yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.
Munafri mengatakan, kepercayaan yang diberikan kepada Makassar menjadi momentum untuk bersama-sama melakukan pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan agar semakin maksimal dan dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kami yang diberikan kepercayaan untuk menjadi tempat uji coba kota di luar Jawa. Dan tentu Pemerintah Kota Makassar akan mendukung dengan sangat maksimal dalam proses perbaikan tata kelola kesehatan yang ada di kota ini,” ujarnya.
Kata Munafri, penerapan kebijakan tersebut memiliki arti penting karena menyangkut kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, Pemkot Makassar tidak hanya siap menjalankan uji coba, tetapi juga terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari pemerintah pusat.
Dia meminta Kementerian Kesehatan memberikan masukan terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Makassar yang masih perlu diperbaiki.
“Ini sangat penting untuk kita semua karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan kita, tapi ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat yang diperhatikan oleh presiden melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.
Munafri menambahkan, Pemkot Makassar siap melakukan pembenahan apabila dalam proses uji coba masih ditemukan kekurangan, baik dari sisi sarana, prasarana maupun tata kelola pelayanan.
“Dan juga sekalian meminta kepada Pak Dirjen untuk melihat hal-hal apa yang masih kurang, yang harus kami benahi di sini untuk memastikan pola layanan ini bisa maksimal dan sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, Makassar dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba karena memiliki jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif lengkap.
Jejaring tersebut mencakup puskesmas, klinik, rumah sakit milik pemerintah kota, rumah sakit milik pemerintah provinsi, hingga rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.
Azhar mengatakan, uji coba akan menguji sistem rujukan berjenjang mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia pada setiap jenjang menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
“Kami berharap dukungan daripada Pak Wali sehingga uji coba ini bisa menghasilkan masukan-masukan yang akan berharga untuk memperbaiki ketika sistem ini diuji cobakan secara nasional,” kata Azhar.
Sementara itu, terkait kesiapan fasilitas kesehatan, Munafri menyebut sejumlah fasilitas di Makassar telah ditinjau, mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi hingga rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.
“Alhamdulillah, kemarin sudah dilihat beberapa Puskesmas kita, Rumah Sakit Daerah, dan ada Rumah Sakit Provinsi, ada Rumah Sakit Kementerian, semuanya ada di Kota Makassar ini,” tutur Munafri.
Pihaknya kembali menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk melakukan perbaikan apabila masih terdapat aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan.
“Ketika ada hal yang perlu kami tingkatkan, kami perlu benahi, tolong kami disampaikan untuk memaksimalkan layanan kesehatan ini bisa sangat maksimal sampai ke masyarakat,” pungkasnya. (Mm)
