- Sinergi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan formal, meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan, serta memperkuat kesejahteraan keluarga nelayan.
- OJK bersama TPAKD Sulawesi Selatan membekali masyarakat pesisir dengan pemahaman pengelolaan keuangan, akses pembiayaan produktif, dan pelindungan dari investasi ilegal serta pinjaman online ilegal.
RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel Sulbar) memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pesisir melalui sinergi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Melalui program tersebut, OJK mendorong masyarakat nelayan agar tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas usaha perikanan, tetapi juga cerdas mengelola pendapatan, mengakses pembiayaan formal, serta terhindar dari berbagai praktik keuangan ilegal.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan dalam memperluas akses layanan keuangan formal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, mengatakan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya mengandalkan produktivitas dan hasil tangkapan ikan. Kemampuan mengelola pendapatan dan merencanakan kebutuhan keuangan keluarga juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.
Menurut Muchlasin, karakteristik pendapatan nelayan yang bergantung pada musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi hasil tangkapan menuntut pengelolaan keuangan yang bijaksana. Tanpa perencanaan yang baik, pendapatan saat musim panen berisiko tidak mampu menopang kebutuhan keluarga ketika hasil tangkapan menurun.
“Literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Pendapatan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi hasil tangkapan perlu dikelola secara bijaksana,” ujar Muchlasin.
Ia menjelaskan, pemahaman keuangan yang memadai dapat membantu nelayan memenuhi kebutuhan rumah tangga, membangun tabungan, menyiapkan dana darurat, serta menjaga keberlangsungan usaha perikanan.
Karena itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan yang diikuti perluasan akses pembiayaan produktif dan penguatan pelindungan konsumen. Masyarakat diharapkan semakin memahami cara memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansialnya.
Cegah Nelayan Terjerat Pinjol Ilegal
Selain mendorong pengelolaan keuangan yang sehat, OJK mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko produk dan layanan keuangan ilegal.
Muchlasin menegaskan, masyarakat nelayan perlu memahami manfaat, ketentuan, dan risiko setiap produk keuangan agar tidak terjebak investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, maupun berbagai modus kejahatan keuangan digital.
Edukasi tersebut dinilai penting seiring semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan digital di tengah masyarakat. Pemahaman yang baik diharapkan membuat nelayan lebih cermat sebelum meminjam uang, menyerahkan data pribadi, atau mengambil keputusan investasi.
Di sisi lain, OJK juga mendorong industri jasa keuangan memperluas akses perbankan dan pembiayaan produktif bagi nelayan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perikanan.
Akses pembiayaan formal diharapkan mampu membantu nelayan meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, dan memperkuat pengelolaan modal. Dengan demikian, layanan keuangan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi penopang pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan.
Kampung Nelayan Jadi Ekosistem Ekonomi Produktif
Muchlasin menilai keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Untia menjadi momentum untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur kawasan pesisir dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan kawasan nelayan perlu diimbangi dengan ketersediaan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, fasilitas dan infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Makassar, Rachmady Azis, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri jasa keuangan, pendamping sektor perikanan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat nelayan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar program pemberdayaan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Melalui program EKI dan KNMP, OJK Sulsel Sulbar akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, TPAKD, industri jasa keuangan, serta perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal, memperluas pembiayaan usaha produktif, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat nelayan.
OJK berharap Kampung Nelayan Merah Putih di Untia tidak hanya berkembang sebagai kawasan yang didukung infrastruktur memadai, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
Dengan literasi keuangan yang semakin kuat dan akses pembiayaan yang lebih luas, masyarakat nelayan diharapkan mampu mengelola pendapatan secara lebih baik, mengembangkan usaha perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. (*)
