Oleh : Farhan Dwinanda Hanisyahputra, S.Ak., M.Ak.
—————————————————————
Dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Makassar
KEPUTUSAN pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 merupakan langkah yang patut diapresiasi dari sisi perlindungan daya beli masyarakat.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, di mana harga minyak dunia melonjak hingga US$100 per barel, pemerintah memilih untuk mengambil peran sebagai “penyangga” agar beban kenaikan biaya energi tidak langsung memukul kantong rakyat. Jika kita melihatnya dari kacamata akuntansi, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas konsumsi, yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi kita.
Namun, mengelola anggaran negara tentu memiliki tantangan yang serupa dengan mengelola keuangan sebuah institusi besar. Munculnya defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun per Maret 2026 sebenarnya adalah cerminan dari pilihan prioritas yang diambil.
Dalam akuntansi, defisit ini bisa dipandang sebagai strategi ekspansif yang direncanakan guna memastikan roda ekonomi tetap berputar meski biaya operasional negara sedang naik.
Pemerintah sedang berupaya melakukan kalkulasi yang sangat cermat agar defisit tersebut tetap terkendali dan tidak melampaui batas aman, sembari memastikan layanan publik tidak terganggu.
Upaya efisiensi melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN pada hari Jumat juga merupakan langkah awal yang menarik untuk dicermati. Meskipun dampaknya mungkin tidak langsung menutup seluruh beban subsidi, dalam manajemen biaya, setiap langkah penghematan sekecil apa pun memiliki nilai sebagai bentuk kehati-hatian.
Langkah ini juga bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk mulai membiasakan budaya hemat energi secara kolektif. Tantangan sesungguhnya yang perlu kita dukung bersama adalah memastikan agar setiap rupiah subsidi jatuh ke tangan yang tepat.
Seperti halnya audit internal dalam sebuah organisasi, ketepatan sasaran subsidi seperti pada penggunaan LPG 3kg akan sangat membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien.
Wacana penyesuaian jadwal program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), memperlihatkan fleksibilitas pemerintah dalam mengatur arus kas. Ini adalah bukti bahwa kebijakan fiskal kita bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan situasi global.
Pemerintah berusaha menjaga agar semua program strategis tetap berjalan tanpa harus mengorbankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat luas. Ini adalah sebuah upaya penyeimbangan yang kompleks antara pemenuhan janji program dengan realitas ketersediaan anggaran.
Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting untuk mendukung kesehatan “buku besar” negara ini. Kebijakan harga BBM yang stabil adalah ruang bernapas yang diberikan pemerintah untuk kita semua. Dengan menggunakan energi secara bijak dan mendukung program-program transisi energi, kita sebenarnya sedang membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Kerja sama antara kebijakan pemerintah yang suportif dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menggunakan fasilitas subsidi akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk melewati badai ekonomi global ini dengan selamat. (*)
