RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sulsel dipastikan tidak akan mengusul figur internal sebagai bakal calon ketua pada Musyawarah Cabang (Muscab) serentak yang digelar Sabtu (25/4/2026) nanti.
Hal itu diutarakan Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara saat ditemui di kantor DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Makassar, Jumat (17/4/2026) pekan lalu. Ilham menyebut lima daerah tersebut yakni Kota Palopo, Kabupaten Selayar, Maros, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
“Lima daerah ini karena kader memang yang meminta figur eksternal jadi kita yang carikan. Alasannya, karena sudah jelas mereka belum sukses pada Pemilu lalu. Usaha mereka sudah ada, tapi belum ada waktunya,” ungkap Ilham.
Mantan Calon Wakil Wali Kota Makassar ini menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Selatan bersiap menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) secara serentak di 22 kabupaten/kota pada 25–27 April 2026.
Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur partai hingga ke daerah, sekaligus mencari figur pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi secara nyata. “Muscab akan kita laksanakan secara hybrid, ada sesi online dan offline agar semua daerah bisa terlibat aktif,”jelasnya.
Ilham menerangkan, pelaksanaan Muscab akan diawali dengan pembukaan secara daring yang rencananya dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PPP.
Selanjutnya, seluruh peserta dari 22 kabupaten/kota akan mengikuti sidang pleno awal dalam satu forum bersama sebelum dilanjutkan secara mandiri di masing-masing daerah.
“Setelah pleno awal, setiap DPC akan melanjutkan sidang di daerahnya. Nanti pada tahap formatur, perwakilan DPW akan hadir langsung untuk memastikan proses berjalan baik,” ujarnya.
Ilham menegaskan, Muscab kali ini tidak sekadar agenda rutin, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan pembenahan. Sekitar sepertiga kepengurusan DPC disebut akan dievaluasi, terutama di daerah yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal.
“Fokus utama Muscab kali ini adalah menghadirkan sosok ketua DPC yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat serta mampu mengaktifkan mesin partai secara optimal, terutama dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual,” katanya.
Sebagai syarat pencalonan, setiap kandidat ketua DPC diwajibkan menandatangani pakta integritas sesuai keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Beberapa poin utama dalam pakta integritas tersebut meliputi kewajiban menyediakan kantor, melengkapi struktur kepengurusan hingga tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta memenuhi target kaderisasi dengan rasio minimal satu kader per seribu jumlah penduduk di masing-masing daerah.
Meski begitu, ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan capaian positif, seperti Kabupaten Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone yang berhasil meraih kursi pimpinan.
Dalam proses penjaringan, PPP juga membuka peluang bagi figur eksternal dengan syarat melalui tahapan fit and proper test. Sementara bagi kader internal, penilaian lebih menitikberatkan pada rekam jejak dan pengalaman di partai.
Ilham menambahkan, setiap calon ketua DPC diwajibkan menandatangani pakta integritas, termasuk komitmen menyediakan kantor, melengkapi struktur hingga tingkat bawah, serta memenuhi target kaderisasi. “Ini bagian dari upaya kita membangun partai yang lebih solid dan siap menghadapi verifikasi faktual ke depan,” tutup Ilham.(*)
