RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.
Selain mengganggu mobilitas masyarakat, kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi barang, hingga mendorong tekanan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Anas Iswanto Anwar, mengatakan dampak terbesar dari kelangkaan BBM adalah meningkatnya biaya ekonomi dan biaya logistik. Dia menilai, posisi Sulsel sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi barang untuk kawasan Indonesia Timur membuat gangguan pasokan BBM dapat memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.
“Dampak terbesar adalah meningkatnya biaya ekonomi dan biaya logistik. Sulsel merupakan pusat perdagangan dan distribusi barang untuk kawasan Indonesia Timur. Kalau kendaraan angkutan harus mengantre berjam-jam mendapatkan BBM, waktu distribusi bertambah, biaya operasional meningkat, dan pada akhirnya biaya tersebut akan masuk ke harga barang yang dibayar masyarakat,” ujarnya.
Ia menuturkan, dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan perusahaan besar. Pelaku UMKM, nelayan, petani, angkutan umum, jasa pengiriman hingga sektor industri juga berpotensi terdampak.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, kata dia, tekanan terhadap perekonomian daerah akan semakin besar.“Kelangkaan BBM dapat menimbulkan tekanan inflasi, mengurangi produktivitas, serta menurunkan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Prof Anas menilai pemerintah bersama Pertamina perlu segera mencari dan memastikan penyebab utama terjadinya kelangkaan BBM di lapangan.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan ketersediaan stok, kuota, distribusi dari terminal ke SPBU, kapasitas pelayanan SPBU, lonjakan permintaan, atau adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Pemerintah dan Pertamina harus memastikan apakah masalah berada pada stok, kuota, distribusi dari terminal ke SPBU, kapasitas pelayanan SPBU, lonjakan permintaan, atau adanya penyalahgunaan BBM subsidi,” katanya.
Di sisi lain, dia mendorong evaluasi terhadap kuota BBM di Sulsel apabila kebutuhan masyarakat memang telah meningkat secara struktural seiring pertumbuhan kendaraan, aktivitas ekonomi, dan mobilitas logistik.
“Kalau kebutuhan BBM Sulsel memang sudah meningkat secara struktural akibat pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi, maka kuota BBM Sulsel perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil, bukan hanya berdasarkan angka historis,” jelasnya.
Selain persoalan kuota dan distribusi, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga dinilai perlu diperketat. Pelangsiran, penimbunan, maupun penyalahgunaan BBM subsidi harus menjadi perhatian agar pasokan benar-benar diterima masyarakat dan sektor usaha yang berhak.
“Jangan sampai masyarakat diminta berhemat, sementara BBM subsidi justru bocor ke pihak yang tidak berhak,” pungkasnya. (*)
