RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyayangkan langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memangkas anggaran bencana mengingat potensi bencana yang masih tinggi di berbagai daerah.
Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Selasa (14/4/2026).
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong peningkatan anggaran BPBD sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko bencana yang tidak bisa diprediksi. “Kita tidak pernah tahu bencana terjadi di mana dan kapan. Karena itu, kami di Komisi E selalu mendorong agar anggaran BPBD ditingkatkan,” jelas Tenri Indah usai rapat.
Namun, upaya tersebut justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang terjadi di tingkat eksekutif. Dia bilang, anggaran yang telah diperjuangkan malah dipangkas tanpa penjelasan yang jelas kepada DPRD.
“Setelah kita perjuangkan kenaikan anggaran, ternyata di tengah jalan diparsialkan. Kami tidak pernah mendapat penjelasan, dipotong karena apa, itu tidak disampaikan,” ungkapnya.
Legislator Gerindra Sulsel itu menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kebutuhan penanganan bencana di daerah justru semakin mendesak. Menurut Indah, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tetap mempertimbangkan sektor-sektor krusial, termasuk kebencanaan.
“Ini yang membuat kami khawatir. BPBD itu sangat penting, tapi justru anggarannya dipangkas. Bahkan OPD sendiri juga bingung dengan kondisi ini,” kata Indah.
Andi Tenri menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya dapat memberikan penjelasan terbuka serta mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor vital seperti kebencanaan.
Ketua DPC Gerindra Gowa itu berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan dari risiko bencana. “Kalau soal bencana, ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jadi harus benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya. (*)
