RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kota Makassar mendapat sorotan dari DPRD Makassar. Durasi pemadaman yang berlangsung hingga berjam-jam dinilai meresahkan masyarakat, terutama karena informasi terkait pemadaman dinilai disampaikan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan.
Legislator NasDem DPRD Makassar, Irwan Djafar, meminta PT PLN (Persero) memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat setiap kali akan melakukan pemadaman bergilir.
Menurutnya, pemadaman listrik dapat dimaklumi apabila dilakukan karena kebutuhan teknis maupun kondisi tertentu. Namun, masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih awal agar memiliki waktu untuk melakukan persiapan.
“Sebenarnya pemadaman ini membuat kita juga agak kaget. Karena biasanya disosialisasikan atau disampaikan sebelum-sebelumnya. Kemungkinan disampaikan, tapi tidak jauh-jauh sebelumnya. Sehingga banyak warga yang tidak siap,” katanya di Kantor DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Rabu (2/9/2026).
Selain persoalan komunikasi, Irwan menyoroti durasi pemadaman yang dinilai terlalu lama. Ia berharap PLN dapat menekan waktu pemadaman maksimal sekitar dua jam. “Kalau ada pemadaman jangan terlalu lama sampai empat jam, tiga jam. Itu maksimal dua jam saja,” ungkpanya.
Menurut Irwan, pemadaman yang berlangsung selama tiga hingga empat jam berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya rumah tangga.
Salah satu dampak yang dikhawatirkan yakni rusaknya bahan makanan yang disimpan di dalam kulkas akibat tidak adanya aliran listrik dalam waktu lama.
“Supaya apa-apa yang ada di kulkas tidak rusak. Kasihan itu mencair semua apa-apa karena pemadamannya sampai empat jam,” ujarnya.
Karena itu, Irwan meminta PLN tidak hanya mengandalkan kanal komunikasi umum dalam menyampaikan informasi pemadaman. Pemberitahuan juga dinilai perlu diteruskan hingga ke tingkat kelurahan.
Menurutnya, pemerintah kelurahan dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada warga sehingga masyarakat memiliki waktu untuk mempersiapkan kebutuhan selama listrik padam.
“Saya imbau kepada PLN supaya jauh hari sebelum pemadaman itu harus informasikan, ditembuskan ke setiap kelurahan-kelurahan misalnya, supaya kita tahu,” kata dia.
Politisi Nasdem tersebut kemudian membandingkan pola komunikasi PLN dengan Perumda Air Minum (PDAM) Makassar saat melakukan penghentian sementara distribusi air.
Ia menilai PDAM relatif lebih baik dalam memberikan pemberitahuan karena informasi mengenai jadwal penghentian layanan disampaikan beberapa hari sebelumnya. “Contoh misalnya PDAM. PDAM itu kan bagus karena misalnya tanggal 5 ada pemutusan air, dia sampaikan itu jauh hari sebelumnya. Tanggal 1 sudah ada infonya, jadi kita siap-siap penampung air dan seterusnya,” ujarnya.
Irwan berharap pola komunikasi serupa dapat diterapkan PLN dalam menyampaikan jadwal pemadaman listrik kepada masyarakat. Pemberitahuan lebih awal dinilai dapat membantu warga mengatur aktivitas, mengamankan peralatan elektronik, serta menyiapkan kebutuhan rumah tangga sebelum listrik padam.
DPRD Makassar juga mendorong agar persoalan pemadaman bergilir tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. “Jadi masyarakat jangan dibuat kaget. Kalau memang harus dilakukan pemadaman, informasikan jauh hari dan kalau bisa durasinya jangan terlalu lama,” jelasnya. (*)
