RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses penyesuaian kebijakan keuangan daerah. Perubahan anggaran diperlukan agar program pemerintah tetap relevan dengan dinamika serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.
Melalui pembahasan KUA Perubahan, pemerintah daerah bersama legislatif mencermati kembali arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Setiap komponen anggaran diharapkan dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Suharmika mengatakan, pihaknya menjalankan fungsi anggaran dengan memberikan perhatian terhadap efektivitas penggunaan keuangan daerah. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rancangan KUA Perubahan APBD 2026 menjadi pijakan penting sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran berikutnya. Dokumen tersebut diharapkan mampu menghadirkan kerangka kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan Kota Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam prosesnya, komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang terukur. Sinergi kedua pihak diperlukan agar setiap program memiliki arah, sasaran, dan manfaat yang jelas.
“Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pengelolaan anggaran daerah diharapkan dapat dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Suharmika juga mengatakan, selain mendukung agenda pembangunan, penyesuaian APBD diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik. Program-program prioritas harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
“DPRD Kota Makassar berkomitmen mengawal proses pembahasan anggaran secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengawasan dan fungsi anggaran akan terus diarahkan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak positif bagi pembangunan kota,” tutupnya. (*)
