RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, untuk memperkuat kecakapan keuangan generasi muda. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini, termasuk budaya menabung dan kemampuan memilih produk, serta layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.
Penguatan kecakapan keuangan tersebut menjadi bagian dari Program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2026 dalam rangkaian Jambore Nasional XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Kegiatan menyasar anggota Pramuka Penggalang berusia 11–15 tahun dan diikuti ribuan peserta.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, kemampuan mengelola keuangan perlu dibangun sejak usia muda melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.
Generasi muda juga perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara bijak, dan tidak mudah terpengaruh tren maupun gaya hidup.”Kunci masa depan yang kita bisa lakukan itu ada di cara kita mengelola keuangan. Mengelola keuangan itu artinya adalah jalan menuju bahagia,” kata Dicky dalam keterangan resminya.
Menurutnya, perilaku keuangan positif dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana, seperti menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang mandiri dan mampu mempersiapkan kondisi finansialnya di masa depan.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, kebiasaan menabung sejak dini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Sementara Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn.) Bachtiar Utomo menilai, pembiasaan menabung sejalan dengan Dasa Dharma Pramuka ke-7, yakni menjadi pribadi yang hemat, cermat, dan bersahaja.
Penguatan literasi keuangan juga dilakukan melalui Tenda Kampung Finansial yang melibatkan OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pelaku industri jasa keuangan. (*)
