RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, turun langsung menyapa warga Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam agenda Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan III Tahun 2025/2026, Kamis (30/7/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, legislator Fraksi NasDem yang akrab disapa Cicu itu menerima beragam aspirasi warga Kelurahan Buloa.
Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi atas persoalan kekeringan yang kerap melanda wilayah tersebut melalui pembangunan sumur bor.
Selain itu, masyarakat meminta penyediaan alat pemadam kebakaran sebagai langkah mitigasi bencana di kawasan padat penduduk. Warga juga mengeluhkan kondisi jalan dan drainase yang kerap memicu banjir saat musim hujan.
Aspirasi lainnya adalah bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Namun, warga mengaku terkendala karena banyak yang belum memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. Mereka juga mengeluhkan kerusakan jembatan yang diduga dipicu antrean kendaraan berat pengangkut solar di SPBU sekitar kawasan galangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Rachmatika Dewi memastikan seluruh masukan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
Terkait kebutuhan sumur bor, Cicu menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan survei di lokasi. Namun, hasilnya menunjukkan sumber air yang ditemukan belum layak untuk dikonsumsi.
“Dua tahun lalu sudah pernah dilakukan survei hingga kedalaman sekitar 100 meter. Namun kualitas airnya belum memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air konsumsi,” jelasnya.
Untuk pengadaan alat pemadam kebakaran, Rachmatika mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar penempatannya diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
“Seharusnya memang pemerintah kota menyiapkan alat pemadam di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” katanya.
Sementara itu, terkait kerusakan jembatan akibat antrean kendaraan pengisi solar di SPBU, ia memastikan persoalan tersebut akan diteruskan kepada instansi terkait agar segera mendapat penanganan.
Adapun mengenai usulan program bedah rumah, Rachmatika menjelaskan bahwa bantuan tersebut memiliki persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, salah satunya kepemilikan sah atas lahan.
“Kami mohon maaf, karena aturan bantuan bedah rumah memang mengharuskan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Itu menjadi syarat dasar sehingga pemerintah dapat melaksanakan program tersebut,” terangnya.
Ia menegaskan, reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku, sedangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kota maupun instansi terkait akan dikoordinasikan agar dapat segera ditindaklanjuti.(*)
