Jelang Verifikasi Faktual Pemilu, PSI Sulsel Genjot Pembentukan Struktur DPRT

PSI Sulsel Fokus Pembentukan Struktur DPRT
FOTO: DOK.PSI//TURUN. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Selatan turun langsung ke masyarakat. Saat ini, PSI Sulsel fokus pembentukan seluruh struktur Dewan Pimpinan Ranting Tingkat (DPRT).

RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat konsolidasi dan pembentukan struktur partai di tingkat akar rumput menjelang verifikasi faktual Pemilu 2029.

Sekretaris DPW PSI Sulsel, Indira Mulyasari, mengatakan bahwa seluruh struktur Dewan Pimpinan Ranting Tingkat (DPRT) menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Deadline untuk Sulawesi Selatan ditetapkan pada Juni 2026, sementara batas waktu nasional pada November 2026. Artinya seluruh struktur DPRT se-Indonesia harus selesai paling lambat November 2026, namun Sulawesi Selatan ditargetkan lebih cepat, yaitu Juni 2026,” ujar Indira, beberapa waktu lalu

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, setiap kelurahan atau desa ditargetkan memiliki struktur DPRT sebanyak 10 orang. Oleh karena itu, selain persiapan verifikasi faktual, DPW PSI Sulsel juga memprioritaskan percepatan pembentukan struktur organisasi hingga tingkat paling bawah.

Untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, progres di Sulawesi Selatan disebut sudah mencapai sekitar 90 persen. Namun, pada tingkat kelurahan dan desa, proses pembentukan masih terus dikebut.

“Jumlah kelurahan dan desa yang harus dibentuk struktur DPRT-nya diperkirakan sekitar 3.000 hingga 5.000 wilayah. Saat ini belum ada kabupaten/kota yang rampung 100 persen,” jelasnya.

Indira menambahkan, baru terdapat tiga daerah yang progresnya telah mencapai sekitar 70 persen, yakni Kabupaten Gowa, Takalar, dan Pinrang.

Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mudah untuk dicapai, mengingat adanya perubahan kebutuhan struktur organisasi. Jika sebelumnya setiap kelurahan hanya membutuhkan tiga orang pengurus, kini jumlahnya meningkat menjadi 10 orang sesuai arahan organisasi pusat. “Hal ini tentu meningkatkan beban rekrutmen secara signifikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tanggung jawab perekrutan berada di tingkat DPD kabupaten/kota. Setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan basis atau “lumbung suara” yang sudah ada, sekaligus memperluas jaringan dukungan di wilayah baru.

Indira juga menyinggung bahwa sejumlah basis politik PSI di daerah telah mulai terbentuk, termasuk dengan bergabungnya tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh elektoral di wilayah tertentu. “Tugas ketua DPD adalah menjaga basis yang sudah ada, sekaligus membuka dan mengembangkan basis baru di wilayah lain,” katanya.

Meski menghadapi tantangan cukup besar, DPW PSI Sulsel tetap optimistis target pembentukan struktur dapat tercapai sesuai jadwal. Seluruh jajaran partai di tingkat kabupaten/kota diminta bekerja maksimal dalam proses konsolidasi ini. “Ini membutuhkan kerja keras semua pihak, tetapi kami tetap menjalankannya dengan optimisme dan semangat positif,” tutup Indira.(*)

Pos terkait