RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema Multiyears Project (MYC) tahap II menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk melanjutkan pembangunan di sejumlah wilayah Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi A. Wawo dari Fraksi PKB mengatakan, program multiyears tersebut disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Pembahasan dilakukan secara cermat agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani kondisi keuangan daerah.
“Ruang fiskal kita, kemudian kita coba hitung, ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan MYC tahap dua,” kata Fauzi yang memimpin rapat badan anggaran dalam setiap pembahasan di DPRD Sulawesi Selatan
Menurutnya, MYC tahap II mencakup 11 sektor. Tidak semua kegiatan menggunakan skema multiyears karena pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 12 bulan akan menggunakan skema single-year.
“Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan selama 12 bulan, diselesaikan selama 12 bulan, itu kita single-year-kan,” ujarnya. Kamis (27/8)
Ia menjelaskan, program MYC tahap II juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan. Sejumlah wilayah yang belum masuk dalam MYC tahap pertama akan menjadi sasaran, terutama Luwu Raya, Toraja dan Selayar.
“Semua kabupaten kota yang tidak ter-cover di MYC pertama kita masukkan di MYC yang kedua,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, program tersebut mencakup sejumlah kegiatan seperti bedah rumah dan dukungan terhadap UMKM.
Fauzi yang juga ketua PKB Kota Makassar menegaskan, kemampuan fiskal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan yang masuk dalam program multiyears. Termasuk kewajiban pembayaran utang pemerintah daerah telah diperhitungkan dalam perencanaan.
Fauzi memastikan bahwa pembahasan MYC tahap II juga berlangsung cukup panjang di Badan Anggaran DPRD Sulsel dan telah melibatkan Tim pakar untuk mengkaji kemampuan fiskal dan memastikan keberlanjutan program hingga 2029.
“Dinamika di Banggar ini sangat panjang karena banyak sekali tim pakar yang harus kita undang untuk membedah ini, melihat kesanggupan keuangan fiskal kita untuk MYC yang kedua,” katanya.
Fauzi memastikan pelaksanaan MYC tahap II tidak menggeser anggaran mandatory untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Untuk kesehatan dan pendidikan ini tetap. Mandatory itu tetap di anggarannya,” tegasnya.
DPRD juga meminta agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak menjadi sasaran pengurangan anggaran.
Program tersebut lebih diarahkan pada pembangunan yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum terakomodasi dalam MYC tahap pertama.
Dengan anggaran sekitar Rp4 triliun, MYC tahap II diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memastikan pemerataan infrastruktur di Sulawesi Selatan.(*)
