- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan APBN harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tetap dipercaya masyarakat serta komunitas internasional, sekaligus mampu membiayai pelayanan publik dan program prioritas nasional.
- Efisiensi anggaran akan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun tanpa pemangkasan reaktif, dengan tetap menjaga perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Pemerintah memperkuat tata kelola belanja negara, termasuk pelaksanaan program Badan Gizi Nasional serta penyaluran anggaran Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan agar berjalan efisien dan tepat sasaran.
RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan sejumlah strateginya dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama pengelola keuangan negara.
Dalam sesi wawancara bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Rabu (7/10) silam, ia menegaskan bahwa APBN harus dikelola secara terukur dan transparan agar senantiasa dipercaya oleh masyarakat maupun komunitas internasional.
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Menteri Keuangan.
Menurutnya, APBN yang kredibel adalah APBN yang dikelola dengan rapi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain itu, APBN juga didesain secara ekspansif namun terukur. “Terukur, bukan jor-joran, tetapi memang belanja yang dimaksudkan untuk bisa menyentuh kehidupan masyarakat, pelayanan publik harus jalan, operasional pemerintahan cukup efisien, perlindungan sosial harus kita jaga, infrastruktur dasar, infrastruktur perdesaan, infrastruktur sosial harus dibiayai dari APBN,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga efisiensi serta postur anggaran yang sehat, pemerintah pun merancang penurunan defisit APBN dari estimasi sekitar 2,85% pada tahun 2026 menjadi 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada APBN tahun anggaran 2027. “Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” ucap sang Bendahara Negara.
Menanggapi pertanyaan terkait potensi fluktuasi penerimaan negara, Menkeu menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun pelaksanaan APBN, bukan melalui pemotongan anggaran yang bersifat reaktif. Fokus utama anggaran tetap dialokasikan pada program-program kerja prioritas nasional di delapan bidang utama.
Menkeu memberi contoh, antara lain pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diarahkan pada optimalisasi dan efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan serta ketepatan sasaran. Selain itu, penyaluran anggaran Koperasi Desa Merah Putih & Kampung Nelayan dipastikan berjalan sesuai tata kelola yang baik demi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.
Mengenai strategi pembiayaan dan penerbitan surat utang negara, Menkeu Suahasil menerangkan bahwa pemerintah menerapkan diversifikasi portofolio, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Ia menilai, penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seperti ORI dan SBR kepada masyarakat domestik merupakan langkah positif karena pembayaran bunga kembali ke masyarakat Indonesia sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu Suahasil juga memberikan perhatian serius terhadap isu integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia memastikan untuk terus menerapkan program penguatan integritas di setiap kantor pelayanan Kemenkeu. “Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya. (*)
