Legislator Minta Aturan BBM Subsidi Satu Bar Ditinjau

Legislator Minta Aturan BBM Subsidi Satu Bar Ditinjau
banner 468x60
 

RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar meminta agar ketentuan baru dalam penanganan antrean BBM subsidi ditinjau. Dua aturan yang menjadi perhatian ialah pembatasan pengisian berdasarkan indikator bahan bakar kendaraan dan penerapan sistem ganjil-genap.

Ketua Komisi C DPRD Makassar Azwar Rasmin menilai ketentuan yang hanya memperbolehkan kendaraan mengisi BBM subsidi ketika indikator bahan bakar menunjukkan satu bar atau kurang dapat menyulitkan masyarakat.

Menurutnya, aturan tersebut berisiko membuat pengendara kehabisan bahan bakar sebelum menemukan SPBU. Kondisi itu dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

Bacaan Lainnya

“Poin satu bar ke bawah itu agak membingungkan masyarakat. Kasihan masyarakat, pada saat mau keluar rumah, ternyata malah habis sampai di pom bensin,” kata Azwar Rasmin di gedung sayap DPRD Kota Makassar, Minggu (13/09/2026).

Azwar meminta Pemprov Sulsel tidak hanya berfokus pada pengurangan antrean, tetapi juga memastikan mekanisme yang diterapkan tidak menambah persoalan baru bagi masyarakat.

Menurut dia, pembatasan pengisian BBM tetap dapat dilakukan dengan mencari pola yang lebih mudah dipahami dan tidak berpotensi merugikan pengguna kendaraan.

Selain aturan indikator bahan bakar, Azwar turut mempertanyakan rencana penerapan sistem ganjil-genap bagi kendaraan yang hendak membeli BBM subsidi.
Ia khawatir ketentuan tersebut menimbulkan kebingungan apabila sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan secara optimal.

“Kalau ganjil genap juga perlu ditinjau, karena masyarakat nanti kurang paham atau tiba-tiba tidak terima ketika sudah antre di pom bensin, tiba-tiba dibilang dilarang,” ujarnya.

Menurut Azwar, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi konflik di lapangan apabila pengendara baru mengetahui pembatasan setelah berada dalam antrean. Terlebih, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dinilai belum merata.

Ia mengaku menemukan pertanyaan dari masyarakat melalui sejumlah grup WhatsApp terkait maksud penerapan aturan tersebut.“Semua masyarakat tidak tahu jelas ganjil-genap. Tadi ada yang bertanya, bagaimana maksud ganjil-genap itu. Saya takutnya malah terjadi keributan di pom bensinnya ketika orang sudah datang antre, ternyata dia tidak diperbolehkan masuk,” katanya.

Azwar menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan seluruh kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk mengurai antrean BBM. Menurutnya, sebagian langkah masih dapat diterapkan sepanjang pelaksanaannya tidak menyulitkan masyarakat.

Namun, ia meminta dua ketentuan yang berkaitan dengan batas indikator bahan bakar dan sistem ganjil-genap dikaji kembali. “Tiga atau empat item saya kira bisa dilaksanakan, tetapi dua item itu perlu pertimbangan-pertimbangan,” tegasnya.

Ia berharap penataan distribusi BBM subsidi tetap diarahkan untuk mengurangi antrean tanpa mengorbankan kemudahan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Aturan tersebut diberlakukan selama 13-20 September 2026 dan salah satu poinnya mengatur pengisian BBM subsidi berdasarkan nomor polisi kendaraan.

Ketentuan itu tertuang dalam surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026 yang ditujukan kepada Executive General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga di Makassar.

Selain sistem ganjil-genap, kendaraan pribadi dibatasi dalam melakukan pengisian BBM subsidi. Pengisian hanya diperbolehkan apabila indikator bahan bakar pada kendaraan menunjukkan satu bar atau kurang.

“Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah,” demikian poin kebijakan.

Pemprov Sulsel juga mengatur waktu pengisian bagi kendaraan jenis truk. Kendaraan besar diminta tidak melakukan pengisian pada jam sibuk siang hari dan diarahkan untuk mengisi BBM pada malam hari.

Di sisi lain, perhatian juga diberikan terhadap pola pelayanan SPBU. Pertamina diminta memastikan setiap nozzle dilengkapi operator untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi potensi penumpukan kendaraan.

“SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozel agar diberikan sanksi,” tertulis dalam surat Dinas ESDM Sulsel.

Apabila SPBU tidak melakukan perbaikan, pengelolaannya diminta dapat diambil alih Pertamina dan izin operasionalnya dievaluasi. Pertamina juga diminta memperkuat langkah teknis untuk mengurangi antrean, antara lain dengan memperpanjang jam operasional, memastikan SPBU yang ditetapkan beroperasi 24 jam menjalankan ketentuan tersebut, menambah armada mobil tangki, serta menjaga ketersediaan stok BBM.

Selain itu, Pemprov Sulsel mendorong penggunaan sistem antrean digital agar kendaraan tidak menumpuk secara langsung di area SPBU.

Seluruh kebijakan tersebut direncanakan berjalan selama satu pekan dan selanjutnya dievaluasi bersama pemangku kepentingan. Pertamina diminta segera menindaklanjuti langkah-langkah penanganan antrean BBM yang telah ditetapkan. (*)

Pos terkait