- Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penelaahan dan efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa menghentikan belanja pemerintah. Belanja APBN pada kuartal IV 2026 diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun, meningkat Rp100 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, untuk mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan bantuan pangan.
RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berjalan hingga akhir 2026, meskipun penelaahan dan efisiensi anggaran terus dilakukan. Belanja pemerintah pada kuartal IV 2026 bahkan diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah menghentikan pengeluaran negara. Langkah tersebut justru dilakukan untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan mendukung program yang telah direncanakan.
“Khusus tentang ekonomi pelaksanaan APBN, tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam sisa tahun 2026 ini, Kementerian Keuangan akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran,” ujar Suahasil dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Suahasil, penelaahan anggaran merupakan langkah rutin menjelang akhir tahun untuk memastikan pelaksanaan APBN tetap efisien tanpa mengabaikan kebutuhan program pemerintah.
“Yang memang secara rutin dilakukan. Untuk memastikan anggaran itu terlaksana namun tetap dilaksanakan dengan efisien,” katanya.
Belanja APBN Tetap Digenjot
Suahasil menekankan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai penghentian belanja pemerintah. Sebaliknya, belanja negara tetap dibutuhkan untuk menjaga aktivitas ekonomi, mendukung pelayanan publik, dan melindungi daya beli masyarakat.
Pada kuartal IV 2026, belanja APBN diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp100 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.200 triliun.
Peningkatan proyeksi belanja tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengandalkan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga momentum perekonomian nasional.
Belanja negara memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi melalui berbagai program pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa, pembangunan, serta bantuan sosial.
Karena itu, penelaahan anggaran diarahkan untuk memastikan pelaksanaan belanja tetap efektif sekaligus menghindari pengeluaran yang tidak memberikan manfaat optimal.
Bantuan Pangan Dorong Konsumsi Masyarakat
Salah satu program yang mulai berjalan pada kuartal IV 2026 adalah penyaluran bantuan pangan.
Suahasil mengatakan program tersebut diharapkan membantu mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi.
Penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Dari sisi perekonomian, belanja pemerintah melalui program bantuan juga diharapkan menjaga perputaran uang di masyarakat, terutama melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga.
Dengan demikian, pelaksanaan APBN tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada dampak ekonomi dan manfaat sosial yang dihasilkan.
Ekonomi Indonesia Tetap Resilien
Di tengah upaya menjaga belanja negara, pemerintah tetap mencermati perkembangan ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian.
Suahasil menyebut kondisi di Amerika Serikat, termasuk inflasi yang masih tinggi, serta perkembangan ekonomi Eropa berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro Indonesia masih sangat resilien. Kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilien,” ujarnya.
Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di tengah dinamika global.
Kementerian Keuangan juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan serta mendukung pengawasan mikroprudensial yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan memastikan aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan.
Dengan proyeksi belanja APBN mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV, tantangan pemerintah adalah memastikan anggaran terserap secara efektif, program prioritas terlaksana, dan manfaat belanja negara benar-benar dirasakan masyarakat.
Efisiensi, dengan demikian, bukan sekadar menekan pengeluaran, melainkan memastikan setiap rupiah APBN memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.(*)
