RUANGAKSELERASI,ID, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai salah satu sektor strategis nasional yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri TPT memiliki rantai usaha yang lengkap mulai dari sektor hulu, antara, hingga hilir. Sektor ini menyumbang sekitar 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan mencatat nilai ekspor mencapai sekitar USD12 miliar.
“Tekstil Produk Tekstil ini, khususnya di tekstil itu terdiri dari hulu, antara, dan hilir. Sumbangan terhadap PDB itu sekitar mendekati 1 persen, 0,97 persen. Kemudian tenaga kerjanya di sektor Tekstil Produk Tekstil itu sekitar 4 juta orang. Dan ekspornya itu sekitar 12 miliar dolar. Kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya.
Airlangga menjelaskan, industri TPT masih memiliki prospek pengembangan yang besar. Hal itu terlihat dari tingkat utilisasi pabrik tekstil yang masih berada di kisaran 75%, sehingga masih tersedia ruang untuk peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi usaha.
Menurutnya, penguatan industri TPT perlu dilakukan secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir, termasuk melalui harmonisasi kebijakan tarif dan dukungan regulasi agar rantai pasok industri berjalan lebih efisien.
Dari sisi perdagangan, Indonesia masih menjadi net importer untuk industri tekstil hulu hingga menengah. Nilai impor bahan baku tekstil mencapai sekitar USD8,4 miliar, sementara ekspornya sekitar USD3,1 miliar. Sebaliknya, sektor pakaian jadi mencatat ekspor sebesar USD8,7 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan impornya yang sekitar USD690 juta, sehingga Indonesia masih berstatus net exporter pada sektor garmen.
Untuk mendukung industri nasional, pemerintah juga akan meninjau kebijakan perizinan dan ketentuan teknis terkait masuknya bahan baku. Presiden Prabowo, kata Airlangga, meminta agar aturan terkait pertimbangan teknis (Pertek) dan regulasi lainnya dievaluasi guna memperlancar pasokan bahan baku industri.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas dan impor ball press yang dinilai mengganggu industri garmen dalam negeri. Di sisi lain, kemudahan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal untuk bahan baku berbasis kulit, juga akan didorong guna memperkuat industri tekstil dan alas kaki nasional. (*)
