RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi mengubah peta dan kalkulasi politik menjelang Pilkada. Menyempitnya ruang fiskal daerah dinilai dapat membuat pertarungan merebut kursi kepala daerah tak lagi semenarik sebelumnya.
Pengamat politik Muhammad Asratillah menilai, daya tarik jabatan kepala daerah selama ini tidak lepas dari besarnya ruang untuk menawarkan program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Namun, ketika kemampuan fiskal daerah semakin terbatas, ruang kepala daerah untuk merealisasikan berbagai janji politik ikut menyempit. “Persoalannya bukan semata pada berkurangnya anggaran, tetapi pada perubahan model insentif politik,” kata Asratillah.
Menurutnya, Pilkada selama ini sangat bergantung pada kemampuan kandidat membangun harapan publik melalui program konkret. Mulai dari pembangunan infrastruktur, program populis hingga intervensi sosial.
Jika APBD semakin ketat, kepala daerah tidak lagi leluasa menjalankan berbagai program tersebut. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi kalkulasi politisi yang berpikir pragmatis.
Dalam situasi tersebut, kursi parlemen di Senayan bisa terlihat lebih menarik. Politik nasional menawarkan akses terhadap sumber daya, pengaruh legislasi serta posisi strategis yang tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskal suatu daerah.
Meski demikian, Asratillah mengingatkan agar pemangkasan TKD tidak serta-merta dimaknai sebagai tanda politisi akan meninggalkan Pilkada. Menurut dia, politik lokal tetap memiliki daya tarik tersendiri.
Jabatan kepala daerah memberikan kewenangan besar untuk menentukan arah pembangunan, mengendalikan birokrasi sekaligus membangun basis politik.“Justru dalam situasi fiskal terbatas, kualitas kepemimpinan akan semakin menentukan,” ujarnya.
Kepala daerah yang mampu menarik investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membangun kerja sama antardaerah hingga mengoptimalkan skema pembiayaan masih memiliki ruang untuk bergerak. Karena itu, yang kemungkinan berubah bukan hilangnya minat terhadap Pilkada, melainkan politisi akan semakin selektif dalam menentukan daerah dan momentum untuk bertarung.
Asratillah melihat kecenderungan pergeseran orientasi dari Pilkada menuju Senayan sebagai bagian dari perubahan strategi elite politik. Ketika sumber daya pembangunan semakin banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, posisi politik di tingkat nasional menjadi semakin strategis.
Politisi di DPR RI, misalnya, memiliki ruang untuk memengaruhi kebijakan anggaran, regulasi serta distribusi program nasional ke daerah. “Dalam perspektif politik kekuasaan, struktur fiskal ikut membentuk perilaku elite. Ketika kewenangan dan sumber daya semakin terkonsentrasi di pusat, gravitasi politik pun berpotensi ikut bergeser ke pusat,” jelasnya.
Bagi Sulawesi Selatan, fenomena tersebut dinilai perlu dibaca lebih jauh. Bukan sekadar soal siapa yang memilih maju di Pilkada dan siapa yang membidik kursi Senayan, tetapi menyangkut masa depan desentralisasi dan demokrasi lokal.
Asratillah mempertanyakan apakah desain desentralisasi saat ini masih memberikan ruang yang cukup bagi kepala daerah untuk memenuhi mandat politiknya.
Sebab, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan membawa segudang janji pembangunan. Namun setelah terpilih, ruang fiskal yang tersedia justru semakin terbatas. “Jangan sampai kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan janji yang sangat besar, tetapi setelah terpilih justru memiliki ruang fiskal yang terlalu sempit untuk merealisasikannya,” tegasnya.(*)
