RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) mulai memunculkan konsekuensi politik yang lebih luas. Tak hanya membuat pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang, kebijakan fiskal tersebut juga dinilai berpotensi mengubah orientasi para politisi dalam menentukan target karier politik.
Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, menilai ruang fiskal daerah yang semakin terbatas dapat membuat kursi kepala daerah kehilangan sebagian daya tariknya.
Menurutnya, figur politik dengan modal dan sumber daya besar kini harus menghitung ulang risiko sebelum memutuskan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kondisi tersebut berpotensi membuat jabatan kepala daerah tidak lagi semenarik sebelumnya bagi sebagian figur yang memiliki modal politik dan sumber daya cukup besar,” terang Nurmal, Rabu (9/9/2026).
Nurmal mengatakan, pengurangan TKD, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan angka dalam APBD. Kebijakan tersebut dapat memengaruhi kalkulasi politik, terutama terkait kemampuan kepala daerah merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Ruang fiskal yang menyempit membuat kepala daerah menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, masyarakat tetap menuntut pembangunan dan pelayanan publik berjalan maksimal. Di sisi lain, kapasitas anggaran daerah semakin terbatas.
“Fenomena ini sebagai perubahan kalkulasi politik, bukan sekadar turunnya minat terhadap Pilkada,” ujarnya.
Persoalannya, kata Nurmal, bukan lagi hanya mengenai peluang seorang kandidat memenangkan Pilkada. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana kepala daerah terpilih mampu memenuhi janji politik ketika kemampuan fiskal daerah tidak lagi sebesar sebelumnya.
Kemenangan dalam Pilkada, lanjut dia, tidak otomatis memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk menjalankan seluruh agenda politiknya. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat membuat ruang gerak pembangunan daerah ikut dipengaruhi kebijakan fiskal nasional.
“Politisi harus menghitung ulang risiko menang Pilkada tetapi sulit merealisasikan janji politik. Ini bisa menjadi pertimbangan serius bagi figur-figur yang memiliki ambisi politik jangka panjang,” katanya.
Senayan Mulai Jadi Alternatif
Dalam kondisi tersebut, panggung politik nasional berpotensi menjadi alternatif yang semakin menarik. Kursi DPR RI dinilai menawarkan akses lebih besar terhadap proses pembentukan kebijakan, pembahasan anggaran, hingga pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap daerah.
Perubahan orientasi itu sangat mungkin terjadi, terutama bagi politisi yang sebelumnya menjadikan kursi gubernur, bupati atau wali kota sebagai jenjang utama dalam karier politik.
Jika tren pemangkasan TKD berlanjut dan ruang fiskal daerah semakin sempit, pertarungan politik pun bukan tidak mungkin mengalami pergeseran.
Politisi yang sebelumnya berlomba merebut kursi kepala daerah dapat mulai mengalihkan bidikan ke DPR RI. “Jadi, bisa saja ke depan terjadi pergeseran orientasi politik: dari mengejar kepala daerah menjadi membidik Senayan,” kata Nurmal.
Menurut dia, kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengubah peta persaingan politik di daerah. Pilkada tetap menjadi arena penting, tetapi daya tariknya akan sangat dipengaruhi oleh besarnya kewenangan dan kapasitas fiskal yang tersedia bagi kepala daerah.
Sebaliknya, perebutan kursi DPR RI berpotensi semakin sengit karena Senayan memiliki posisi strategis dalam menentukan kebijakan nasional, termasuk arah penganggaran dan transfer ke daerah.
“Dengan demikian, pemangkasan TKD tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBD. Kebijakan fiskal tersebut berpotensi ikut menggeser peta karier politik dan menentukan ke mana para politisi akan mengarahkan ambisinya: tetap bertarung di daerah atau naik kelas menuju Senayan,” kuncinya.
Diketahui, pemotongan TKD dari pemerintah pusat membuat sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan. Sejumlah program yang sebelumnya dijanjikan dalam kampanye, khususnya sektor infrastruktur dan pendidikan, terancam mengalami penundaan.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan baru bagi kepala daerah sekaligus membuka kemungkinan perubahan peta ambisi politik menjelang kontestasi berikutnya.(*)
