Oleh : Farhan Dwinanda Hanisyahputra, S.Ak., M.Ak
————————————————————-
Dosen Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar
RENCANA Majelis Ulama Indonesia untuk menyusun naskah akademik RUU Anti-LGBT merupakan langkah yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial dan moral yang berkembang di masyarakat. Upaya ini juga dapat dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi karena aspirasi masyarakat disampaikan melalui jalur hukum yang resmi.
Penyusunan naskah akademik menjadi langkah penting sebelum sebuah rancangan undang-undang diajukan. Melalui naskah akademik, masalah yang ingin diatur dapat dikaji secara lebih mendalam sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat.
Keterlibatan ahli agama, hukum, psikologi, psikiatri, kesehatan, dan akademisi dari berbagai bidang merupakan hal yang positif. Kajian dari berbagai sudut pandang akan membantu agar rancangan aturan tidak hanya didasarkan pada pendapat, tetapi juga pada data dan pertimbangan ilmiah.
Dari sudut pandang akuntansi, setiap kebijakan publik perlu disusun secara terencana, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan kebijakan, program pelaksanaan, lembaga yang bertanggung jawab, serta penggunaan anggaran harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.
Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan juga perlu diperhatikan. Anggaran untuk sosialisasi, pendidikan, pembinaan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan penegakan hukum harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran agar memberikan manfaat yang nyata.
Kongres Umat Islam Indonesia dapat menjadi forum penting untuk menerima masukan dan menyempurnakan naskah akademik tersebut. Melalui pembahasan yang terbuka dan membangun, rancangan aturan diharapkan menjadi lebih matang, jelas, adil, dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia.
Secara umum, langkah MUI patut diapresiasi karena memilih pendekatan akademik dan jalur legislasi dalam menyampaikan aspirasi. Dukungan dari pemerintah, DPR, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga nilai moral, ketertiban, keharmonisan sosial, serta kepentingan masyarakat secara luas.
