By: Dwi Ayu Siti Hartinah H., S.E., AK., M.Ak.
——————————————————–
Dosen Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
KETIKA kita sedang duduk di teras rumah pada siang hari dan seketika kita merasa udara terasa jauh lebih menyengat dibanding lima atau sepuluh tahun lalu. Di televisi, berita dipenuhi oleh kabar banjir bandang di satu daerah, sementara daerah lain mengalami kekeringan panjang yang membuat petani gagal panen.
Kita semua tahu, bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Krisis iklim bukan lagi cerita fiksi ilmiah tentang masa depan; ia adalah realitas yang kita rasakan hari ini, setiap kali kita menyeka keringat di dahi.
Di tengah situasi ini, pemerintah meluncurkan sebuah instrumen yang disebut pajak karbon. Skemanya terdengar sederhana, yaitu siapa pun industri yang membuang polusi ke udara harus membayar denda. Logikanya, jika merusak bumi itu mahal, industri akan berpikir dua kali dan memilih cara yang lebih bersih.
Namun, mari kita geser sudut pandang kita ke sebuah pabrik semen atau tekstil di pinggiran kota. Di sana, ada ratusan buruh yang menggantungkan hidupnya pada kepulan asap pabrik tersebut. Bagi pemilik usaha, pajak karbon tidak terdengar seperti pahlawan lingkungan.
Bagi mereka, ini adalah biaya tambahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Pertanyaannya kemudian, apakah pajak karbon ini adalah obat penawar bagi bumi yang sakit, atau justru menjadi beban baru yang mencekik napas industri kita?
Selama berpuluh-puluh tahun, industri bisa membuang emisi karbon ke atmosfer secara gratis. Dampaknya jelas, suhu bumi naik, cuaca menjadi tidak tebak, dan yang paling menderita adalah masyarakat kecil seperti nelayan yang tidak bisa melaut karena badai atau warga pinggiran yang rumahnya terendam rob.
Pajak karbon hadir untuk menegakkan keadilan yang humanis dengan konsep dasar bahwa siapa yang merusak, dia yang membayar. Dengan adanya pajak ini, harga dari kerusakan lingkungan akhirnya dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan. Ini bukan sekadar tentang menghukum, melainkan memaksa industri untuk berinovasi.
Tanpa ada tekanan finansial, sulit mengharapkan korporasi besar mau sukarela mengganti mesin-mesin tua mereka dengan teknologi ramah lingkungan yang mahal. Uang yang dikumpulkan dari pajak ini pun, jika dikelola dengan jujur, bisa digunakan untuk membangun fasilitas publik yang lebih hijau seperti transportasi umum atau pembangkit listrik tenaga surya.
Namun, kita tidak boleh memakai kacamata kuda dan harus melihat realitas di lapangan. Industri tidak berdiri di ruang hampa karena mereka menopang hajat hidup orang banyak. Ketika sebuah pabrik semen atau listrik dikenakan pajak karbon, biaya produksi mereka otomatis naik. Pengusaha bukan yayasan amal, mereka tentu akan memutar otak agar tetap untung dengan cara menaikkan harga jual produk.
Ujung-ujungnya, yang membayar pajak karbon tersebut adalah kita sebagai konsumen akhir saat membeli rumah atau membayar tagihan listrik bulanan. Lebih ngerinya lagi, jika aturan ini diterapkan terlalu agresif tanpa perhitungan matang, industri lokal bisa kalah saing dengan produk impor dari negara yang belum menerapkan pajak serupa.
Jika pabrik-pabrik lokal gulung tikar karena tidak kuat menanggung beban biaya, risikonya adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja. Di titik ini, krisis lingkungan bergeser menjadi krisis sosial-ekonomi yang taruhannya adalah piring nasi para pekerja.
Melihat kedua sisi tersebut, kita sadar bahwa memilih salah satu dan mengorbankan yang lain adalah kesalahan besar. Kita tidak bisa menyelamatkan bumi dengan cara membuat warganya kelaparan, begitu pula sebaliknya. Kuncinya ada pada transisi yang adil dan bertahap.
Pemerintah tidak boleh langsung mengetok palu dengan tarif yang mencekik karena industri butuh waktu untuk bernapas dan beradaptasi. Ibarat mengajak seseorang beralih dari motor bensin ke motor listrik, kita tidak bisa langsung menyita motor lamanya sebelum stasiun pengisian baterai tersedia di mana-mana dan harga motor listriknya terjangkau.
Penerapan pajak karbon harus dibarengi dengan insentif. Jika ada pabrik yang berniat menurunkan emisinya, pemerintah harus hadir memberikan potongan pajak atau kemudahan akses modal untuk membeli teknologi hijau.
Pajak karbon tidak boleh dipandang sebagai mesin pencari uang baru bagi kas negara, melainkan sebagai alat edukasi dan pengarah kompas bisnis. Pajak karbon bukanlah peluru perak yang bisa menyulap bumi langsung menjadi hijau dalam semalam, dan ia juga bukan monster yang hadir untuk mematikan nadi perekonomian kita.
Pajak karbon adalah sebuah undangan untuk berubah serta pengingat bahwa cara kita berbisnis dan hidup selama ratusan tahun terakhir sudah usang dan harus diperbaiki. Dengan regulasi yang bijak, transparan, dan penuh empati terhadap kondisi industri serta pekerja, pajak karbon bisa menjadi jembatan yang kokoh yang membawa kita menuju masa depan di mana pabrik-pabrik tetap mengepulkan kesejahteraan, sementara anak-cucu kita masih bisa menghirup udara yang bersih di bawah langit yang biru.(*)
