RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan memiliki manfaat strategis, bukan hanya untuk kepentingan internal partai, tetapi juga dalam memperkuat konsolidasi demokrasi elektoral menuju Pemilu 2029.
Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan pemutakhiran data partai politik dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kelembagaan partai sekaligus mempersiapkan organisasi politik menghadapi kontestasi elektoral mendatang.
“Insentif atau manfaat dari pemutakhiran data partai politik sesungguhnya tidak hanya untuk partai politik secara internal dan persiapan politik elektoral menuju kontestasi di 2029, tapi juga untuk penguatan konsolidasi demokrasi elektoral dimana adanya penguatan institusionalisasi partai politik,” kata Idham.
Menurut Idham, pemutakhiran data yang dilakukan secara konsisten akan mendorong semakin kuatnya institusionalisasi partai politik. Kondisi tersebut dinilai penting karena partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi konstitusional.
Ia menilai partai politik yang memiliki data keanggotaan yang tertib, akurat, dan terus diperbarui akan lebih siap menjalankan fungsi politiknya secara profesional.
“Institusionalisasi ini sesungguhnya juga akan mengkokohkan partai sebagai pilar demokrasi konstitusional,” ujarnya.
Selain memberikan manfaat bagi partai politik, pemutakhiran data juga memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Transparansi data keanggotaan memungkinkan masyarakat mengetahui status dan informasi keanggotaan politik secara lebih terbuka.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan apabila terdapat kekeliruan dalam data keanggotaan partai politik.
Karena itu, pemutakhiran data secara berkelanjutan tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola kepartaian yang lebih transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029, dengan memastikan data kepartaian tetap terjaga akurasinya serta mendukung terciptanya proses demokrasi elektoral yang lebih berkualitas.(*)
