RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya terus mendorong digitalisasi layanan parkir melalui penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah titik di Kota Makassar.
Sejumlah lokasi yang telah menerapkan pembayaran non-tunai tersebut antara lain di Jalan WR Supratman, kawasan Jalan Boulevard, dan Jalan Somba Opu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan parkir sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mengapresiasi inovasi yang dilakukan Perumda Parkir. Meski demikian, ia menilai implementasi pembayaran parkir menggunakan QRIS masih perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“Kita apresiasi teman-teman Perumda Parkir dengan terobosan baru untuk digitalisasi perparkiran, cuman makanya di soal cakupannya sudah berapa luas cakupan yang telah dilakukan digitalisasi itu dengan baik QRIS,” ujarnya.
Menurut Hartono, penerapan sistem pembayaran digital saat ini masih terbatas di beberapa lokasi sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun penataan sektor parkir di Makassar.
“Cakupannya cakupannya kan saya kira masih sangat terbatas. Kalau andaikan itu sudah maksimal mencakup perparkiran di kota ini, saya kira dari sisi pendapatan pasti bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Ia menilai digitalisasi parkir juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan parkir apabila diterapkan secara menyeluruh. “Dari sisi penertiban saya kira juga bisa dimaksimalkan, tapi ini kan yang bilang belum belum, saya kira belum maksimal,”tuturnya.
Hartono mengungkapkan bahwa Perumda Parkir telah beberapa kali memaparkan program digitalisasi parkir kepada Komisi B DPRD Kota Makassar. Namun, pihaknya berharap komitmen tersebut segera diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
“Iya sudah berkali-kali. Dan kita sering mendengarkan komitmen teman-teman direksi bahwa kami akan maksimal mengelola perparkiran, tapi makanya saya bilang, saya kita tidak butuh sebenarnya narasi apapun tentang itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana apa yang terjadi di lapangan,” bebernya.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi parkir tidak hanya diukur dari rencana atau komitmen, tetapi juga dari sejauh mana sistem pembayaran QRIS dapat diterapkan secara luas di seluruh titik parkir potensial di Kota Makassar.
Hartono berharap perluasan pembayaran parkir secara digital dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan parkir, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir di Kota Makassar. (*)
