RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Al Hidayat Samsu, menyatakan DPD RI terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan pembangunan bagi daerah-daerah kepulauan di Indonesia.
Menurut Al Hidayat, RUU Kepulauan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan DPD RI setelah berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mendapat Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas bersama DPR RI.
“RUU Kepulauan ini kami perjuangkan agar daerah kepulauan memiliki perhatian khusus dalam penganggaran, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun bantuan sosial melalui skema dana transfer daerah,” ujar Al Hidayat saat ditemui di Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (27/7/2026).
Ia menilai selama ini wilayah kepulauan belum memperoleh prioritas anggaran yang memadai, sehingga diperlukan payung hukum yang memberikan kepastian terhadap kebijakan fiskal bagi daerah kepulauan.
Selain mengawal RUU Kepulauan, DPD RI juga terus mencermati kebijakan dana transfer ke daerah yang dinilai mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Al Hidayat juga menyoroti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah daerah yang belanja pegawainya mencapai 40 hingga 50 persen sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.
Meski demikian, DPD RI tetap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sembari menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaannya di daerah berjalan optimal.
Menurutnya, perjuangan DPD RI tidak hanya sebatas fungsi legislasi, tetapi juga memastikan kebijakan nasional mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah, khususnya Sulawesi Selatan yang memiliki banyak wilayah kepulauan.(*)
