“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, produktivitas, dan daya saing ekonomi daerah”.
RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia atau sekitar 94,9% telah masuk kategori digital dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang semakin luas, terutama dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan akselerasi ekonomi dan keuangan digital harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha, tidak hanya meningkatkan volume transaksi.
Hal tersebut disampaikan Ricky saat membuka Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Menurut Ricky, penguatan ekonomi digital di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, serta potensi masing-masing wilayah.
Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky.
QRIS dan Transaksi Nontunai Perluas Digitalisasi Daerah
Selain melalui ETPD, Bank Indonesia terus memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Salah satunya melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah yang digunakan untuk mendukung transaksi belanja pemerintah secara lebih efisien sekaligus memperkuat tata kelola keuangan.
Hingga saat ini, sebanyak 60 kementerian/lembaga dan 304 pemerintah daerah telah memanfaatkan instrumen pembayaran tersebut.
Sementara itu, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), baik melalui pemindaian kode maupun QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP), semakin diperluas untuk mendukung transaksi nontunai dalam pelayanan publik.
Inovasi tersebut diharapkan dapat mempermudah transaksi masyarakat, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas penerimaan dan belanja daerah melalui sistem pembayaran digital.
Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan ekosistem pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Penguatan sistem pembayaran ini diarahkan untuk mendukung formalisasi aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
BI Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Bank Indonesia menilai keberhasilan digitalisasi ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tingkat literasi digital, kapasitas pemerintah daerah, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Karena itu, penguatan digitalisasi terus dilakukan melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
Program KATALIS P2DD menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperluas digitalisasi transaksi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program ini juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan memperluas penerapan belanja nontunai.
Pelaksanaannya melibatkan Satuan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah daerah, BPD, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia turut memberikan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam digitalisasi transaksi dan pelayanan publik.
Penghargaan juga diberikan kepada para juara program KATALIS P2DD x DIGDAYA sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya penguatan ekosistem digital daerah.
Gubernur Sulsel Bahas Akselerasi Ekonomi Digital
Casual Talk FEKDI x IFSE 2026 turut menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy.
Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
Bank Indonesia bersama 46 kantor perwakilannya juga terus mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi digitalisasi daerah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Melalui sinergi tersebut, digitalisasi diharapkan tidak sekadar meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang pasar digital, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
FEKDI x IFSE 2026 Berlangsung Tiga Hari
Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC, Jakarta.
Kegiatan ini mengusung rangkaian agenda yang mencakup penguatan sinergi nasional, pengembangan talenta dan inovasi digital, hingga penguatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Masyarakat dapat mengikuti berbagai seminar, talkshow, pameran inovasi teknologi, pengalaman digital interaktif, serta sesi jejaring yang mempertemukan pelaku industri dan pemangku kepentingan.
Melalui FEKDI x IFSE 2026, Bank Indonesia berharap kebijakan, inovasi, talenta, dan kebutuhan industri dapat terhubung untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Pada akhirnya, digitalisasi diharapkan menjadi salah satu penggerak produktivitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.(*)
