RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram (Kg) yang terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar dalam sepekan terakhir mendorong Fraksi PKS DPRD Makassar meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi bersubsidi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mendesak Pertamina melakukan audit distribusi mulai dari SPBU, agen hingga pangkalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan yang tersedia di tingkat terminal benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Sejumlah warga dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh LPG 3 Kg di beberapa kawasan, antara lain Parang Layang, Yos Sudarso, Panakkukang hingga wilayah yang berbatasan dengan Gowa dan Maros.
Kondisi tersebut turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. LPG 3 Kg dilaporkan dijual hingga Rp25.000 per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya diterima masyarakat melalui jalur distribusi resmi.
Andi Hadi menilai klaim mengenai keamanan stok tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan barang di terminal. Menurutnya, indikator utama justru berada pada kondisi pasokan di pangkalan dan akses masyarakat mendapatkan LPG.
“Jangan hanya menyatakan stok aman di terminal, tapi buktikan aman sampai ke pangkalan dan pengecer. Masyarakat butuh fakta di lapangan, bukan di atas kertas saja,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membuka data kuota dan realisasi penyaluran BBM serta LPG bersubsidi khusus Kota Makassar. Transparansi tersebut dinilai diperlukan agar publik dapat mengetahui kesesuaian antara alokasi dengan kondisi pasokan di lapangan.
Andi Hadi juga mendorong adanya tambahan kuota fakultatif sekitar 20-30 persen apabila kelangkaan masih berlangsung. Ia menyebut kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah diduga telah melampaui pasokan yang diterima pangkalan.
Selain persoalan kuota, DPRD juga menyoroti jalur distribusi setelah produk subsidi keluar dari agen. Audit terhadap pangkalan dinilai perlu dilakukan untuk mengantisipasi dugaan penyaluran LPG 3 Kg kepada pengecer tidak resmi yang kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi.
Tak hanya itu, aparat penegak hukum diminta ikut menelusuri dugaan penimbunan, pengoplosan hingga kemungkinan penyimpangan distribusi LPG bersubsidi ke sektor industri dan restoran berskala besar.
“Audit SPBU yang sering kehabisan stok pada jam-jam tertentu. Diduga ada modus pembatasan penjualan untuk dijual kembali secara ilegal,” tegasnya.
Menurut Andi Hadi, pengawasan tidak semestinya baru dilakukan setelah kelangkaan muncul. Ia meminta Pemerintah Kota Makassar membangun mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan, Pertamina, Hiswana Migas dan DPRD.
Pengawasan secara berkala dinilai dapat membantu mendeteksi lebih awal persoalan distribusi, baik terkait pasokan, kuota maupun potensi penyimpangan di tingkat penyalur.
PKS juga meminta setiap pangkalan terbuka mengenai informasi harga eceran tertinggi (HET), jumlah stok yang diterima dan disalurkan serta waktu operasional. Informasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat ikut mengawasi distribusi LPG bersubsidi.
Untuk memastikan kebutuhan pelaku usaha kecil tetap terpenuhi, Andi Hadi mengusulkan pelaksanaan operasi pasar maupun skema subsidi silang LPG. Kebijakan itu diarahkan untuk membantu sekitar 21.000 UMKM kuliner yang tercatat di Kota Makassar.
“Kelangkaan ini bukan sekadar masalah logistik. Ini adalah masalah keadilan sosial dan ekonomi rakyat kecil. Jika kompor rakyat padam, maka ekonomi Makassar juga akan padam,” tandasnya. (*)
