RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Kans Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi untuk memimpin DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda).
Appi sejauh ini telah mendapatkan dukungan mayoritas dari DPD II Partai Golkar kabupaten/kota di Sulsel. Sekitar 17 hingga 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II solid mendukungnya, yang membuka peluang untuk terpilih secara aklamasi.
Belum lagi, Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memperkenalkan Munafri Arifuddin sebagai calon Ketua Golkar Sulsel di hadapan pengusaha muda pada acara Sidang Dewan Pleno (SDP) BPP HIPMI di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Minggu (15/2/2026) lalu. Itu menunjukkan Wali Kota Makassar tersebut adalah kandidat kuat yang diperhitungkan pusat.
Meski begitu, dinamika internal partai berlambang pohon beringin itu dinilai tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pengamat menilai bahwa kuatnya dukungan di tingkat daerah belum tentu menjamin kemenangan mutlak, mengingat kompleksitas peta kekuatan politik di tubuh Golkar. Restu dari Bahlil Lahadalia dinilai sebagai “harga mati” atau faktor penentu utama dalam Musda Golkar Sulsel kali ini.
Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, menyebut bahwa secara objektif, politik di partai besar seperti Golkar hampir tidak pernah berjalan tanpa hambatan berarti. Ia mengakui bahwa Appi saat ini memang tampil sebagai figur sentral yang diunggulkan, namun tetap harus menghadapi sejumlah tantangan krusial.
“Di Partai Golkar, dukungan DPD II (Kabupaten/Kota) memang krusial untuk suara, tetapi kunci utamanya sering kali ada di DPP,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).
Menurut Nurmal, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, terdapat mekanisme yang memberi ruang diskresi kepada DPP, khususnya terkait syarat administratif calon. Hal ini mencakup penilaian terhadap aspek PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela), yang bisa menjadi penentu apakah seorang kandidat dapat melaju atau tidak.
Ia menambahkan, meskipun Appi memiliki dukungan arus bawah yang cukup solid, sinkronisasi dengan kepentingan pusat menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Tanpa restu dari DPP, terutama dari Ketua Umum, dukungan DPD II berpotensi menghadapi hambatan administratif.
Di sisi lain, kontestasi belum sepenuhnya tertutup. Nama-nama seperti Ilham Arief Sirajuddin serta Andi Ina Kartika Sari disebut masih memiliki pengaruh di internal partai. Kehadiran figur-figur senior ini membuka kemungkinan terbentuknya poros alternatif, terutama jika terdapat faksi yang merasa tidak terakomodasi dalam konfigurasi kekuatan saat ini.
“Golkar Sulsel memiliki faksi-faksi besar yang sudah mengakar. Jika faksi yang merasa tidak terakomodasi bersatu, mereka bisa saja menciptakan poros tandingan di menit-menit terakhir sebelum Musda digelar pada April 2026 ini,” ujarnya.
Informasi mengenai rencana pelaksanaan Musda yang relatif singkat, yakni hanya dua hari satu malam, juga memunculkan berbagai spekulasi. Format tersebut, menurut Nurmal, bisa menjadi indikasi adanya kesepakatan aklamasi di tingkat elit, namun juga tidak menutup kemungkinan terjadinya manuver cepat yang mengejutkan.
“Golkar sering kali menggunakan tradisi musyawarah mufakat untuk menghindari perpecahan terbuka, tetapi proses mencapai mufakat itu biasanya sangat berdarah-darah di balik layar,” katanya.
Dengan demikian, meski saat ini Appi dinilai memegang momentum politik, jalan menuju kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel tetap tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Sejumlah faktor seperti legitimasi administratif di DPP, soliditas dukungan daerah, serta potensi manuver politik dari faksi lain masih akan sangat menentukan arah akhir kontestasi.
“Meskipun Appi memegang kendali momentum saat ini, ia tetap harus melewati lubang jarum administratif di DPP dan menjaga soliditas dukungan DPD II dari godaan poros lain. Di Golkar, selama palu sidang Musda belum diketuk, segala kemungkinan manuver masih bisa terjadi,” ujarnya.
“Sebagai pengamat, saya melihat keyakinan para kandidat biasanya berbanding lurus dengan kedekatan mereka dengan pengambil kebijakan di Jakarta (Ketua Umum). Siapa yang paling lihai mengawinkan dukungan daerah dengan restu pusat, dialah yang akan duduk di kursi Ketua DPD I,” tutup Nurmal. (*)
