By: Dwi Ayu Siti Hartinah H., S.E., AK., M.Ak.
========================================
Dosen Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
SETIAP KALI seorang ibu meremas selembar kertas struk di kasir minimarket lalu menyimpannya di dalam tas, ternyata ada cerita ekonomi besar yang luput dari perhatian. Kertas kecil yang sering kali berakhir di tempat sampah itu bukan cuma deretan harga beras, sabun mandi, atau susu anak.
Di sudut bawah kertas tersebut, selalu ada angka PPN yang tertera dengan jelas. Lewat transaksi sederhana saban hari itulah, perempuan sebenarnya sedang menopang napas pembangunan negeri ini.
Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga secara konsisten menyumbang sekitar 53% hingga 54% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Badan Pusat Statistik). Lebih dari separuh roda ekonomi bangsa ini berputar karena belanja harian keluarga.
Menariknya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melekat langsung pada barang belanjaan tersebut merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua bagi negara, yang rata-rata menyumbang lebih dari 30% dari total penerimaan perpajakan nasional.
Di balik angka statistik yang jumbo ini, ada peran besar perempuan khususnya ibu rumah tangga sebagai manajer keuangan domestik. Merekalah yang memutar otak di meja makan: menentukan produk mana yang paling hemat dan mana kebutuhan yang wajib dipenuhi.
Ketika seorang ibu membeli kebutuhan pokok, ia secara otomatis menyetorkan porsi PPN ke kas negara. Tanpa perlu mengisi berkas SPT yang rumit atau paham jargon fiskal, perempuan Indonesia adalah kelompok yang paling taat membayar pajak lewat transaksi harian mereka.
Sayangnya, narasi perpajakan kerap disajikan dengan wajah yang sangat maskulin: rapat formal berjas hitam, investasi skala besar, atau kepatuhan korporasi. Perempuan sering kali cuma dipandang sebagai konsumen pasif, bahkan tak jarang terkena stigma boros saat berbelanja. Padahal, ketelitian mereka dalam mengelola anggaran dapur adalah mesin penggerak PPN yang paling stabil dan tahan banting, bahkan di tengah ancaman krisis.
Kenyataan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: jika triliunan rupiah yang masuk ke kas negara bersumber dari keputusan belanja harian perempuan, sudahkah kebijakan fiskal kita berpihak pada mereka. Sudah saatnya alokasi APBN benar-benar mencerminkan kontribusi nyata dari struk-struk belanja tersebut.
Uang pajak yang dikumpulkan dari meja dapur harus kembali dalam bentuk kebijakan yang sensitif gender seperti layanan kesehatan ibu dan anak yang terjangkau, fasilitas publik yang aman, edukasi gizi, hingga perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perempuan telah menopang penerimaan negara tanpa banyak bicara; kini giliran negara yang harus memastikan setiap rupiah dari struk belanja itu kembali memanusiakan kehidupan mereka.(*)
