RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), meminta seluruh kader Golkar terbuka terhadap kritik dan tidak menjadikan masukan sebagai ancaman bagi organisasi.
Pesan tersebut disampaikan IAS saat menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Pangkep. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dewakang itu dihadiri sedikitnya 300 peserta.
Dalam kesempatan tersebut, IAS secara terbuka meminta perwakilan fraksi, pengurus DPD, hingga pengurus kecamatan menyampaikan saran dan kritik terhadap dirinya maupun organisasi. Menurut IAS, keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang sehat dan solid. “Jangan alergi terhadap kritik. Kalau kita ingin Golkar menjadi partai yang kuat, kita harus berani mendengar,” ujarnya.
IAS mengatakan, kritik dari kader seharusnya ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi. Karena itu, komunikasi antara pimpinan dan kader harus berjalan dua arah. “Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita ingin tahu apa yang dirasakan kader dan apa yang menjadi persoalan masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas persoalan internal organisasi, IAS secara khusus menyoroti keberadaan anggota fraksi Partai Golkar di DPRD. Ia menilai anggota fraksi memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak partai di tengah masyarakat.
Karena itu, keberadaan mereka tidak boleh hanya terlihat ketika momentum politik atau pemilu semakin dekat. Anggota fraksi, kata IAS, harus mampu menggunakan fungsi dan kewenangan yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Anggota fraksi adalah ujung tombak partai di masyarakat. Jangan hanya hadir ketika pemilu sudah dekat,” ujarnya.
IAS menegaskan, kehadiran Partai Golkar di tengah masyarakat harus berlangsung secara konsisten dan tidak bersifat musiman. Partai, menurut dia, harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan, mendengar aspirasi yang berkembang, kemudian memperjuangkannya melalui lembaga politik dan memastikan kepentingan masyarakat mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah. “Golkar harus hadir bukan hanya menjelang pemilu. Golkar harus hadir ketika rakyat membutuhkan,” tegasnya.
Bagi IAS, konsistensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kembali politik yang berorientasi pada karya dan pengabdian. Ia berharap pendidikan politik yang digelar di tingkat daerah tidak sekadar menjadi forum pembekalan kader. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi ruang evaluasi sekaligus tempat menyusun langkah konkret untuk memperkuat kehadiran Golkar di tengah masyarakat. (*)
