RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR— Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu disampaikan Friderica saat menjadi inspektur upacara peringatan Kemerdekaan ke-81 RI di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Menurut Friderica, penguatan sektor jasa keuangan harus dilakukan melalui peningkatan stabilitas dan integritas, perluasan akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab, serta optimalisasi pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan berkelanjutan.
“Pengawasan OJK harus tangguh menghadapi gejolak, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tegas dalam menegakkan ketentuan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Friderica dalam keterangan resminya.
Untuk mewujudkan Indonesia yang adil, OJK juga diminta memperluas akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab. Friderica menekankan pentingnya keseimbangan antara inklusi dan literasi keuangan, inovasi dan pelindungan konsumen, serta kemajuan digital dan pencegahan penipuan maupun penyalahgunaan data.
Ia menambahkan, kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sementara untuk mendorong kemakmuran, sektor jasa keuangan harus menjadi penggerak pembiayaan usaha yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di hadapan pegawai OJK, Friderica juga mengingatkan semakin besarnya kepercayaan negara kepada OJK dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus lalu.
Tiga amanah strategis yang diberikan kepada OJK yakni membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), melanjutkan reformasi pasar modal, serta memperkuat ekosistem pasar karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Friderica menilai ketiga agenda tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan pembiayaan pembangunan nasional.
Dalam pengembangan BMKS, OJK bertanggung jawab memastikan terbentuknya pasar yang kredibel, transparan dan berintegritas sekaligus mendukung Indonesia Reference Price.
Sementara reformasi pasar modal diarahkan untuk membangun pasar yang semakin dalam, likuid, transparan, kompetitif dan dipercaya, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek.
Penguatan ekosistem pasar karbon melalui SRUK juga dinilai menjadi peluang bagi Indonesia membangun pasar karbon nasional yang kredibel, transparan dan terhubung dengan pasar global. Upacara Kemerdekaan ke-81 RI tersebut diikuti seluruh pegawai OJK di Jakarta dan digelar serentak di 39 Kantor OJK di seluruh Indonesia. (*)
