RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR— Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia sebagai inovasi sistem pembayaran domestik. Bersamaan dengan itu, BI memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, asosiasi, dan industri sistem pembayaran di Jakarta, Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Perluasan MDR QRIS 0% diberikan kepada merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500 ribu. Sementara untuk merchant kategori kecil, menengah, dan besar, MDR 0% diberlakukan untuk transaksi hingga Rp100 ribu. Sebelumnya, transaksi pada kelompok merchant tersebut dikenakan MDR sebesar 0,7%.
Kebijakan ini diharapkan menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas manfaat digitalisasi pembayaran di tengah pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan setiap kemajuan sistem pembayaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.
“Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut dibangun dengan prinsip keseimbangan, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang pertumbuhan bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan industri.
Di sisi lain, Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment. Instrumen ini diproses secara domestik dan ditujukan untuk memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.
Kartu Kredit Indonesia digunakan sebagai sumber dana transaksi dengan mekanisme pembayaran melalui QRIS, baik menggunakan metode pindai maupun Tap.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, delapan PJP telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia. Mereka yakni BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan pembiayaan berbasis syariah.
BI menyatakan pengembangan Kartu Kredit Indonesia akan terus dilakukan, baik dari sisi fitur maupun layanan, seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekosistem pembayaran digital.
Sementara itu, penggunaan QRIS terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 65,77 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,23 juta merupakan pengguna baru yang tercatat sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Dari sisi merchant, QRIS telah menjangkau 44,86 juta merchant dengan 96,68% di antaranya merupakan UMKM. Angka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran semakin luas digunakan oleh pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil.
Pertumbuhan juga tercermin dari nilai transaksi. Sepanjang semester I 2026, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nominal mencapai Rp1,12 kuadriliun. Nilai transaksi tersebut tumbuh 93,92% secara tahunan (yoy).
Peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen merupakan hasil sinergi Bank Indonesia bersama asosiasi, PJP, serta berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem sistem pembayaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional, sekaligus mendukung arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan program Asta Cita Pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
